KABARINDO, BEIJING – Kebijakan luar negeri pemerintah China menunjukkan bahwa negara itu tidak ingin memihak siapa pun, dan menyerukan kehati-hatian serta resolusi damai dalam menyikapi krisis Ukraina.
Pada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Senin (21/2), Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun kembali menyerukan, "Semua pihak terkait harus menahan diri dan menghindari tindakan apa pun yang dapat memicu ketegangan. Kami menyambut dan mendorong setiap upaya untuk solusi diplomatik," katanya dalam pertemuan itu.
Beijing telah berhati-hati dalam menanggapi pembangunan militer Rusia di sekitar Ukraina, berulang kali menyerukan dialog.
Namun China sempat membuat pernyataan bersama yang kuat dengan Rusia menjelang Olimpiade Beijing, tiba-tiba untuk pertama kalinya membahas tentang perluasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), sebuah aliansi militer pimpinan AS di Eropa.
Kebijakan luar negeri Beijing sudah lama berprinsip non-intervensi. Sabtu lalu (19/2), Menteri Luar Negeri Wang Yi mengeluarkan tanggapan yang lebih eksplisit di Konferensi Keamanan Munich meskipun masih sangat berhati-hati.
Kedaulatan semua negara, kemerdekaan dan integritas teritorial harus dihormati dan dijaga, dan "Ukraina tidak terkecuali", katanya.
Namun Wang juga menolak eksistensi NATO dan menganggapnya sebagai produk Perang Dingin, serta mempertanyakan dampak ekspansi pakta aliansi itu terhadap stabilitas Eropa.
"Kekhawatiran keamanan Rusia yang masuk akal harus dihormati dan ditanggapi dengan serius", katanya, sambil mendesak para pihak untuk kembali ke perjanjian Minsk - kesepakatan gencatan senjata antara Kyiv dan Moskow yang ditandatangani pada 2015 setelah Rusia mencaplok Krimea - sebagai "satu-satunya jalan keluar dari Masalah Ukraina".
Setelah Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (21/2) mengakui dua wilayah separatis di Ukraina timur sebagai wilayah independen dan mengirim pasukannya, Wang berbicara dengan timpalannya dari AS Antony Blinken.
Masalah keamanan yang sah dari negara mana pun harus dihormati, katanya kepada Blinken melalui panggilan telepon, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China.
Juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin, pada briefing harian pada hari Selasa (22/2), mengatakan China akan "mengikuti manfaat dari masalah ini" dan menjaga komunikasi dengan semua pihak.
***(Sumber dan foto: The Straits Times)
