KABARINDO, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo menanggapi OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rahmat Effendi. Menurutnya itu adalah hal yang wajar, meskipun OTT dilakukan setiap hari.
“Wajar dan memungkinkan ada OTT tiap hari. Ini yang bikin saya prihatin. Maka, harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat aparatur sipil negara (ASN),” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya pada wartawan, Rabu (5/1/2022).
Tjahjo Kumolo kemudian juga membahas soal hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang telah dirilis KPK dan Deputi Bidang Pencegahan Kemenpan-RB beberapa waktu lalu. Dari hasil survei tersebut tercatat potensi penyalahgunaan fasilitas kantor terjadi di 99% instansi.
Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berpotensi terjadi pada 100% instansi. Korupsi dalam promosi/mutase SDM memiliki potensi terjadi sebesar 99% instansi. Suap/gratifikasi berpotensi terjadi pada 98% instansi dan intervensi berpotensi terjadi di 99% instansi.
Dalam survei tersebut terdapat 200.000 responden yang merupakan ASN yang menjadi staf di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Ketua KPK, Firli Bahuri, meminta masyarakat untuk menunggu penjelasan dari KPK perihal kegiatan OTT dan menjelaskan konstruksi perkara terkait kasus tersebut. Ia memastikan bahwa Rahmat Effendi akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Kita masih bekerja. Tolong bersabar, beri waktu untuk kami bekerja. Nanti pada saatnya kami akan sampaikan ke publik. Mohon kami bekerja dulu,” tutur Firli.
Tim satuan tugas KPK menggelar operasi tangkap tangan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/1/2022) sekitar pukul 14.00 WIB. Rahmat Effendi sendiri merupakan Wali Kota Bekasi yang diduga terlibat transaksi suap. Informasi juga menyebutkan jika Rahmat Effendi diamankan bersama dengan pihak swasta lainnya. Para pihak tersebut diringkus dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan OTT di Kota Bekasi. Ia tidak menyampaikan identitas pihak yang diamankan. Namun, ia berjanji akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut.
“Benar, informasi yang kami peroleh, Rabu (5/1/2022) sekitar jam 2 siang, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkat tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bekasi Jawa Barat,” kata Ali saat dikonfirmasi.
“Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” imbuhnya.
Rahmat Effendi atau yang biasa disapa Pepen merupakan Wali Kota Bekasi untuk periode 2018-2023 yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat (20/9/2018).
Sumber: Kompas.com, Tribunnews.com
Foto: Kompas.com
