KABARINDO, JAKARTA - Pemilu 2024 telah usai. Tetapi bukanlah pesta demokrasi yang semakin tertib, dimana masyarakat semakin sadar butuh pemimpin berkualitas, malahan semakin kehilangan etika dan tanpa malu penuh kasus permainan uang.
"Kecurangan berjamaah semakin brutal yang tanpa malu dilakukan semua pihak. Semua langkah beraroma uang. Sungguh menjijikkan", ketus Dr Transtoto Handadhari, pencetus Deklarasi Gerakan Budaya No Cheating Indonesia (Bandung, 2013), yang juga Direktur Utama Perum Perhutani 2005-2008.
Pesta demokrasi diselimuti mendung tebal. Bencana banjir besar di Kab. Grobogan bulan lalu tidak lagi menyalahkan hutan di kawasan Blora Raya yang semakin gundul, yang merupakan DAPIL-nya semasa menjadi Caleg DPR-RI yang kemungkinan gagal melampaui ambang batas ke Senayan.
Kebijaksanaan pemerintah terkait pengurangan hutan untuk alasan kebutuhan pangan di Jawa yang dikecam banyak pihak, namun jalan terus tanpa perbaikan, bahkan suara anggora-anggota aktif DPR-RI juga diabaikan.
Hasil perjuangan Serikat Karyawan Perhutani, penguasa hutan Jawa, ke Pengadilan juga dikalahkan. Membuat semakin enggannya Rimbawan berpolitik.
"Apalagi menggilanya praktik money politics di masyarakat sungguh sangat brutal. Tak pelak praktisi politik akan diisi oleh para caleg yang banyak uang seperti pengusaha tambang atau yang tidak suka hutan, serta artis dan pelawak. Orang baik dan berkualitas akan lebih memilih profesi yang aman. Meski rangsangan gaji serta biaya-biaya titipan programnya menjadi anggota DPR sangat menarik dan hampir selalu dianggap sebagai gaji pribadinya. Itu jelas akan mendorong timbulnya praktik korupsi yang tetap ditakuti oleh orang-orang baik", kata Transtoto.
"Tawaran berbuat serong memainkan pasal-pasal aturan, sampai merubah UU 4yang sering diincar para para caleg tidak menyilaukan profesional sejati", lanjutnya.
Investasi sosial merupakan kebenaran yang tetap dilakoni meskipun hidupnya sulit, dan sesekali menjadi tertawaan para pemuja uang seperti yang dialaminya sebagai caleg RI.
Menjauhnya rimbawan dari minat berpolitik praktis menjadi ancaman rusaknya tatanan dan delik-delik ilmiah kelestarian hutan.
"Tugas itulah yang seharusnya digantikan oleh pejabat eksekutif yang masih memiliki jiwa patriotisne membela hutan, bukan bias membela atasan dan jabatan.Tapi bagaimana bila pejabat eksekutif itu lemah prinsip dan apalagi juga koruptor?", ujarnya sedih.
"Harus diubah sistem demokrasi yang bisa membuka peluang bagi profesional yang jujur dan berkapasitas di parlemen yang bisa keluar masuk sesuai kebutuhan, tidak seperti Pemilu 5 tahunan, serta membuat aturan bahwa anggaran yang dititipkan untuk aspirasi dan sebagainya itu bukan dimanpulasi sebagai miliknya. Tetapi dipertanggung-jawabkan secara mualistis bersama/untuk rakyat dan lingkungan", lanjutnya berangan-angan.
Transtoto yang pada tahun 22-2-2022 di Gunung Kidul juga mendeklarasikan "Pemuliaan Hutan Sepenuh Hati Tanpa Kecurangan" yang juga didukung dan dihadiri oleh yang mewakili Sri Sultan HB X, Wakil Menteri LHK Dr. Aloe Dohong, Ketua Harian GNI-BERBANGSA Rudhito Widagdo serta pimpinan KOPRABUH Yohanis Cianis merasakan berbagai deklarasi sosial tersebut belum efektif.
Namun biar dicibir ibarat hanya "menabur garam di lautan" Transtoto tetap bersikeras hati melakukannya.
"Biarlah pesertanya sedikit. Tapi perjuangan kebaikan itu harus terus kita kembangkan bersama", ajak pencetus rimbawan agar berpolitik menutup pertemuan yang berharga itu. Foto: Ist
