KABARINDO, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, ingin seluruh kepala daerah yang ada di wilayahnya bebas dari praktik korupsi.
Maka dari itu, Edy Rahmayadi meminta KPK untuk terus membina seluruh bupati dan wali kota di Sumatra Utara agar tak tersandung masalah hukum.
Hal itu disampaikan saat dirinya mengikuti rapat koordinasi bersama Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dan 33 kepala daerah yang hadir di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan pada Rabu (23/2/2022).
Menurut Edi Rahmayadi, korupsi jadi persoalan yang sulit dituntaskan sejak dirinya dilantik sebagai gubernur Sumatra Utara pada September 2018.
Edi juga mengakui pekerjaan ini lebih berat ketimbang saat dirinya masih menjabat sebagai panglima Kostrad dengan wilayah kerja yang lebih luas di seluruh Indonesia.
"Saat saya kemarin di 'planet lain' (TNI), tidak sesusah ini. Saya mengurusi dari Sabang sampai Merauke tetapi tak sesusah ini," katanya.
Pria 60 tahun itu pun merasa terbantu dengan kehadiran KPK juga berbagai lembaga lain yang turut mengawasi "pergerakan" para pejabat dalam mempersiapkan dan merealisasikan APBD.
"Ada KPK di dalam mengawasi, ada BPK di dalam pertanggungjawaban, dan ada BPKP yang mengawal mulai dari perencanaan hingga penganggaran," ujarnya.
Meskipun begitu, Edi Rahmayadi merasa praktik korupsi masih saja terjadi meski ada berbagai perangkat yang mengawasi.
"Saya mohon bantuan dari semuanya. Kalau tidak, masuk neraka kita nanti. Katakanlah tak tertangkap KPK, katakanlah tak tertangkap Kejati, katakanlah tak tertangkap BPK, tetapi Tuhan tak pernah alpa mengawasi ini," katanya.
Sumber Berita: Antara
Foto: Antara
