Burger Menu
Logo

KABAR BAIK MENCERAHKAN

Beranda > Ekonomi & Bisnis > Pengelolaan Barang Gratifikasi Periode 2019-2021 Mencapai Rp1,34 miliar

Pengelolaan Barang Gratifikasi Periode 2019-2021 Mencapai Rp1,34 miliar

Ekonomi & Bisnis
Oleh : Budiman

BAGIKAN :
Pengelolaan Barang Gratifikasi Periode 2019-2021 Mencapai Rp1,34 miliar

KABARINDO, JAKARTA  - Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Purnama Sianturi mengungkap pengelolaan barang gratifikasi periode 2019-2021 mencapai Rp1,34 miliar.

Pengelolaan tersebut dilakukan melalui lelang senilai Rp946,35 juta, Penetapan Status Penggunaan (PSP) senilai Rp396,59 juta, serta hibah Rp2 juta.

"Jadi sebetulnya kalau barang milik negara (BMN) dari gratifikasi itu kalau dilihat lebih banyak dijual melalui lelang," kata Purnama Sianturi.

Hal tersebut diungkap oleh Purnama dalam acara Bincang Bareng DJKN secara daring di Jakarta, Jumat (10/12/2021).

Adapun rincian pengelolaan barang gratifikasi pada tahun 2019 mencapai Rp443,6 juta yang terdiri dari lelang Rp292,92 juta dan PSP Rp150,68 juta.

Sedangkan pada tahun 2020, pengelolaan barang gratifikasi tercatat senilai Rp312,26 juta yang meliputi hibah Rp2 juta, lelang Rp251,59 juta, dan PSP Rp58,67 juta.

Sementara tahun 2021, BMN gratifikasi yang dikelola mencapai Rp589,08 juta yang terdiri atas lelang Rp401,84 juta dan PSP Rp187,24 juta.

Purnama mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan BMN agar manfaatnya dapat kembali ke masyarakat, termasuk barang gratisfikasi.

Selanjutnya, pelimpahan kewenangan pengelolaan BMN yang berasal dari barang gratifikasi diberikan secara berjenjang kepada unit kerja DJKN sesuai batasan yang berlaku dengan indikasi nilai sampai dengan Rp10 miliar dilimpahkan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN.

Sementara untuk BMN dengan indikasi nilai di atas Rp10 miliar dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

"Kemenkeu bersama dengan Kejaksaan, KPK dan Oditurat Militer akan terus meningkatkan sinergi dalam mengoptimalkan pengelolaan BMN yang berasal dari barang gratifikasi," kata Purnama menutup.

Sumber berita: Antara

Foto: Antara
 


RELATED POSTS


Home Icon


KATEGORI



SOCIAL MEDIA & NETWORK

Kabarindo Twitter Kabarindo Instagram Kabarindo RSS

SUBSCRIBE & NEWSLETTER