KABARINDO, JAKARTA -- Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Andi Faisal Bakti mengatakan, manuver Presiden Joko Widodo selama proses kampanye Pemilu 2024 sangat berdampak pada raihan suara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Semestinya hal ini harus menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tetap menegakkan demokrasi di Indonesia.
Direktur Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (CIDES ICMI) itu mencontohkan program bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye dan manuver dari sejumlah pejabat negara, aparat dan kepala desa menjadi kunci suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 itu
"Yang harus dilihat aspek bansos yang mempunyai dampak yang signifikan. Kalau kita pelajari paslon 02 itu (survei) ada di sekitaran 43-44, tapi saat bansos dan tentu efek Jokowi jadi meningkat," kata Andi saat dihubungi, Rabu (14/2/2024).
"Di tambah (kecurangan) sistematis, terstruktur dan masif. Birokrasi, aparat dan kepala desa itu mempunyai efek yang sangat besar," lanjutnya.
Andi menyebut, demokrasi di Indonesia harusnya ada di jalur yang baik. Kendati demikian, manuver Jokowi di akhir masa jabatannya justru mencederai.
"Harusnya satu atau dua langkah lagi kita bisa menjadi negara demokrasi yang mapan dan berkualitas. Tapi ternyata kan kita malah mundur," jelasnya.
Dia mencermati harus ada pendidikan ke masyarakat terkait hal itu. Meskipun kritikan dari sejumlah guru besar, sivitas akademika dan sejumlah pihak lain tidak bisa membuka mata banyak orang bahwa telah terjadi kerusakan demokrasi.
"Masyarakat kita belum terlalu memahami bahwa apa yang diberikan bansos berupa beras, atau uang. Tradisi masyarakat kita itu loyal terhadap janji-janji yang diberikan sehingga sangat pengaruh. Dan tim Jokowi sangat memahami itu, psikologis masyarakat kita dimanfaatkan, sekalipun ribut, kritikan akademisi, peneliti menyebut ini cawe-cawe. Tapi ya itu sangat berpengaruh terhadap elektoral," terangnya.
Dia juga mendorong kecurangan-kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara harus tetap diproses meskipun tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil akhir.
"Ini tetap harus ditegakkan hukum ketika ada kecurangan. Ini demi tegaknya demokrasi. Dan yang penting soal konsistensi politisi atau parpol yang kalah harus bisa tetap jadi oposisi, jangan pindah-pindah seperti 2019 lalu agar demokrasi bisa berjalan baik," kata Andi. Red dari berbagai sumber
