KABARINDO, JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan utang Indonesia membengkak. Totalnya lebih dari Rp 6.000 T. Akan tetapi, Sri Mulyani menegaskan jika Indonesia pasti mampu membayar.
Hal tersebut diungkapkannya dalam acara Penandatangan Prasasti Penanda Aset di Institut Teknologi Kalimantan, pada Rabu (5/1/2022).
“Sebagian utang yang nanti kita bayar lagi, kalau belanja bagus jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh, pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kitab isa bayar, InsyaAllah kembali dengan aman,” kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan jika utang tersebut dilakukan karena memang Indonesia membutuhkan. Seperti untuk pembangunan fasilitas umum, untuk penyaluran bantuan sosial, subsidi lain-lain hingga digunakan untuk pembayaran gaji pegawai negeri.
Sehingga, ia meminta masyarakat agar tidak melihat nominalnya saja, tetapi juga dibandingkan dengan kebutuhan penggunaan utang tersebut.
“Jadi sering uang dengar dari headline utang negara sudah Rp 6.000 T apakah sudah aman?,” jelasnya.
Alasan Pemerintah Melakukan Utang
Perlu diketahui saat ini utang Indonesia mencapai Rp 6.713,24 triliun. Utang tersebut bertambah signifikan dibandingkan tahun lalu bulan Oktober 2021 yakni Rp 6.687,28 triliun. Pada November 2021, rasio utang terhadap PDB ini mencapai 39,84 persen, sementara sebulan sebelumnya yakni 36,69 persen.
“Utang negara sudah (tembus) 6.000 (triliun) apakah sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya ada pendapatan, belanja operasi yang dinikmati masyarakat, bansos, subsidi belanja barang, ada dalam bentuk gaji, pegawai negeri, ASN pusat daerah, dan tunjangan,” beber Sri Mulyani.
“Jadi itu buat kita sendiri dan sebagian utang yang ada nanti kita bayar lagi,” sambungnya.
Apalagi dengan kondisi Covid-19, pendapatan negara anjlok. Sedangkan belanja negara terus dilakukan untuk anggaran belanja kesehatan, bantuan sosial, tunjangan pegawai negeri.
Jadi mau tidak mau harus utang, baik dari pinjaman luar negeri atau bahkan dengan penerbitan surat utang. Selain itu dari penarikan utang, seluruh belanja negara juga dibiayai dari pendapatan, yakni pajak, bea cukai, maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Makanya ini perlu kita (kasih) pahamkan dan kita ingin terus jelaskan ke publik. Jadi rakyat kalau bertanya kenapa saya bayar pajak, dia tau sebab kita urusin Indonesia bersama-sama,” pungkasnya.
Dia juga merinci, jika sekitar Rp 400 triliun dianggarkan untuk gaji pemerintah pusat, Rp 770 triliun untuk transfer ke daerah, sekitar Rp 380 triliun untuk subsidi bansos dan Rp 200 triliun untuk bansos lainnya.
“Itu uang operasi habis. Kalau gaji, ya habis diterima karyawan, diterima ASN, PNS, prajurit, termasuk rector. Kalau jadi bansos, diberikan ke masyarakat. Kalau jadi subsidi, dinikmasti masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Sumber: Kompas.com, Cnbcindonesia.com
Foto: Dok. Kementerian Keuangan
