KABARINDO, JAKARTA - Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev hari Selasa (14/12) mengadakan serangkaian konsultasi tingkat tinggi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mohammad Mahfud di Jakarta.
Pada kesempatan itu, kedua belah pihak membahas cara-cara untuk memperluas kerja sama militer dan teknis-militer, serta menandatangani kerja sama bidang keamanan informasi internasional antara Indonesia dan Rusia.
Kedua pejabat juga mempertimbangkan prospek kerjasama dalam memerangi perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir, serta melawan terorisme. Isu lain yang dibahas adalah pemberantasan pencucian uang hasil kejahatan dan terorisme.
Mereka bertukar pandangan tentang situasi di kawasan Asia-Pasifik dan isu-isu lain yang menjadi kepentingan bersama. Dalam sebuah pernyataan bersama, Patrushev dan Mahfud menyampaikan bahwa setelah konsultasi tingkat tinggi, Rusia dan Indonesia diharapkan untuk menandatangani deklarasi kemitraan strategis baru pada tahun 2022.
Dewan militer Rusia dalam pernyataan resminya menyebutkan, "Kedua belah pihak mengidentifikasi cara-cara untuk memperluas kerja sama militer dan teknis-militer, serta kolaborasi dalam masalah hukum dan peraturan dan memastikan keamanan informasi internasional.”
Bersamaan dengan Kunjungan Menlu AS
Pada hari Senin (13/12), Patrushev juga bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Mereka membahas isu-isu kerja sama bilateral Rusia-Indonesia, serta interaksi dalam format multilateral, termasuk G20 dan ASEAN.
Kunjungan ini bersamaan dengan lawatan kerja hari kedua Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Jakarta.
Pengamat internasional memandang kedua peristiwa ini sebagai kompetisi politik kedua negara maju itu untuk menjaga pengaruh mereka di Indonesia, yang dianggap sebagai negara pemain kunci keamanan regional kawasan tenggara Asia.
Namun demikian, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan bahwa hubungan Indonesia dengan kedua negara selama ini terjalin dengan baik, dan Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan kebijakan strategic trust dalam diplomasi luar negeri Indonesia. *** (Sumber: ANI, Antara; Foto: BPSP-Lukas)
