Oleh Hasyim Arsal Alhabsi
Direktur Dehills Institute
Indonesia hari ini sedang berada dalam situasi yang menuntut langkah restoratif aktif, bukan sekadar wacana. Kegaduhan politik, tarik-menarik kepentingan, hingga konflik internal partai telah mengikis kepercayaan publik. Dalam kondisi seperti ini, presiden tidak boleh hanya berdiri sebagai penonton; presiden harus turun tangan langsung.
Langkah pertama yang nyata adalah reshuffle kabinet. Bukan sekadar kosmetik politik, tetapi sebuah upaya serius menata kembali mesin pemerintahan. Menteri yang gagal bekerja, terjebak konflik kepentingan, atau justru menjadi sumber kegaduhan, harus diganti dengan figur yang berintegritas dan berkompetensi. Bangsa ini tidak bisa disandera oleh ego sektoral, sementara rakyat menunggu solusi.
Namun, tanggung jawab tidak berhenti pada presiden. Partai politik juga harus melakukan “reshuffle” internal, terutama terhadap kadernya di parlemen yang kerap membuat gaduh dan mengutamakan drama daripada kerja nyata. Parlemen adalah ruang kehormatan rakyat, bukan panggung sandiwara politik.
Restorasi yang sejati adalah mengembalikan kepercayaan publik. Presiden, kabinet, dan partai politik harus bersama-sama memulihkan arah. Bukan sekadar mengelola kekuasaan, melainkan menghadirkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat—menciptakan lapangan kerja, memperbaiki ekonomi, memperkuat pendidikan, dan menjamin kesehatan.
Inilah saatnya langkah restoratif itu dijalankan. Demi bangsa, demi rakyat, dan demi masa depan Indonesia.
