Qlue Gandeng Komnas Perempuan Dorong Terwujudnya Kota Inklusif bagi Perempuan
Solusi teknologi smart city dukung percepatan kota inklusif
Surabaya, Kabarindo- Qlue, perusahaan penyedia ekosistem smart city terlengkap di Indonesia, berkolaborasi Komnas Perempuan mengadakan sesi diskusi bertema Mewujudkan Kota Inklusif Bagi Perempuan.
Keberadaan kota yang inklusif terhadap perempuan diyakini akan menjadikan kota tersebut layak huni dan memiliki taraf hidup yang baik. Hal ini sejalan dengan semangat Qlue dalam mendorong implementasi teknologi demi memberikan rasa aman bagi perempuan untuk beraktivitas.
President Qlue, Maya Arvini, mengatakan model pembangunan kota Jakarta selama 10 tahun terakhir bisa menjadi acuan bagaimana mewujudkan pembangunan kota yang inklusif bagi perempuan. Masifnya pembangunan berjalan selaras dengan kemudahan mobilitas melalui integrasi transportasi dan terbukanya akses informasi.
“Pembangunan infrastruktur pendukung seperti lampu penerangan hingga rambu lalu lintas menjadi aspek yang ikut mempengaruhi rasa aman saat beraktivitas,” ujarnya pada Senin (23/5/2022).
Pembangunan infrastruktur melalui jaringan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam memberikan rasa aman. Keberadaan kamera pengawas atau CCTV di ruang publik dapat memberikan rasa aman maupun tingkat kepercayaan diri bagi perempuan dalam beraktivitas. Solusi Qlue yang dapat meningkatkan utilitas CCTV melalui teknologi kecerdasan buatan ini mampu menganalisis perilaku, mendeteksi penyusup maupun mengenali wajah, sehingga mampu meningkatkan aspek pengawasan di ruang publik.
Solusi Qlue yang dapat menjadi saluran pelaporan warga juga bisa menjadi sarana dalam mendukung pembangunan kota yang inklusif bagi perempuan. Aplikasi pelaporan warga sudah digunakan oleh lebih dari 30 kota di Indonesia. Sedangkan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan utilitas kamera CCTV sudah diimplementasikan di kota Minamichita, Jepang.
“Pembangunan kota yang inklusif juga mesti diimbangi pemahaman yang baik dari kaum perempuan, karena tingkat literasi digital perempuan di Indonesia masih berada di angka 59% pada 2021 sesuai data Biro Pusat Statistik. Jadi kalau pembangunan suatu kota direncanakan secara baik, tentu akan menjadi kota yang cerdas dan inklusif. Saya yakin itu yang akan dilakukan melalui pembangunan ibu kota baru nanti,” ujar Maya.
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan pada 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan justru terjadi lebih banyak di perkotaan. Kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan pada 2021 tercatat sebesar 338.496 kasus. Angka ini meningkat 50% dibandingkan pada 2020 sebanyak 226.062 kasus yang terverifikasi. Hasil survei juga menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi di perkotaan sebesar 27.8% dan 23.9% di pedesaan. Data ini disampaikan berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional 2021 dengan responden perempuan berusia 15-64 tahun yang tersebar di 160 kabupaten/kota pilihan pada 12.800 rumah tangga.
Qlue memiliki sejumlah solusi yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam menghadirkan sistem pengawasan yang komprehensif sesuai kebutuhan. Solusi bernama QlueUnity tersebut terdiri dari teknologi optimalisasi kamera pengawasan yang dapat meningkatkan utilitas kamera CCTV.
Peningkatan utilitas tersebut dilakukan dengan fitur Intrusion Detection yang dapat mendeteksi gerak-gerik suatu objek yang dianggap mencurigakan di tempat umum. Fitur pengenalan wajah juga dapat membantu otoritas terkait untuk memitigasi potensi gangguan keamanan saat kamera CCTV pengawas mendeteksi keberadaan seseorang yang masuk dalam daftar hitam (blacklist).
Temuan-temuan tersebut kemudian diolah melalui sebuah dashboard yang kemudian dapat memvisualisasikan data tertentu. Sistem pada dashboard terintegrasi dengan aplikasi pada telepon pintar, agar pihak berwenang dapat segera memberikan respon cepat dan akurat di lapangan.
Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat, mengatakan syarat kota yang inklusif atau ramah bagi perempuan adalah menjadi kota yang juga peka terhadap kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas, lansia, kelompok minoritas hingga anak-anak. Salah satu kriteria umum kota yang inklusif adalah tidak adanya peraturan daerah yang bersifat diskriminatif terhadap gender, terutama perempuan. Kota beserta seluruh instansinya juga menerima masukan maupun kritik dalam aspek perkotaan agar lebih ramah terhadap perempuan maupun kelompok rentan lainnya.
Menurut Rainy, Komnas Perempuan juga aktif dalam memberikan rekomendasi tata ruang yang melibatkan warga setempat untuk dapat bersama-sama mewujudkan kota yang ramah bagi perempuan.
“Kota yang inklusif terhadap perempuan adalah kota yang dapat mengukur pemenuhan HAM. Jadi kota yang ramah terhadap HAM bukan hanya ramah terhadap perempuan, tetapi juga kelompok rentan lain seperti penyandang disabilitas, lansia hingga anak-anak. Intinya, kota yang inklusif ini harus merangkul semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan,” katanya.
