KABARINDO, JAKARTA - Seorang Pemuda yang bernama Imam Pesuwaryantoro yang juga aktif sebagai Dewan Pakar ESG pada ajang Indonesian Circular Economy Awards (ICEA) 2024 memberikan kajian khusus terkait penanganan kemacetan, timbulan sampah jakarta yang dibawa dari Jakarta ke TPST Bantar Gebang hingga peluang "Green Jobs" sebagai potensi ekonomi hijau.
Bayangkan! Persoalan Strategis seperti Kemacetan di Jalan-Jalan Utama Jakarta setidaknya menimbulkan masalah baru berupa potensi penurunan produktifitas individu yang bekerja di Jakarta, salah satu gejala yang dialami professional kerja yang commuter setiap hari di Jakarta adalah “mental health”.
Bila dirunut dari hulu, Persoalan Kemacetan di Daerah Khusus Jakarta adalah persoalan bagaimana pemerintah daerah hadir memberikan reward and punishment yang tegas baik kepada produsen dan konsumen serta perlu diatur melalui PERDA.
Kebijakan Reward and Punishment juga dapat diberlakukan untuk mengatasi persoalan timbulan sampah Jakarta yang tiap hari dibawa ke TPST Bantar Gebang Dimana timbulan sampah yang dihasilkan mencapai 7.000 ton per harinya.
Kita coba bedah, satu persatu. Reward and Punishment dari Aspek Persoalan Kemacetan di Jakarta. Variabel yang perlu dijadikan prioritas oleh Pemprov Jakarta adalah Optimalisasi Fasilitas Transportasi Publik yang lebih inklusif, setara dan terjangkau bagi konsumen menjadi factor utama Masyarakat mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Aspek Reward lainnya berupa Insentif yang dihadirkan kepada Masyarakat (Bodetabek) berupa pengurangan pajak bila mau beralih menggunakan transportasi public hingga pemberian insentif lainnya dengan menukarkan sampah botol plastik ke Reverse Vending Machine (RVM) Plasticpay yang ditempatkan dititik Trans Jakarta, MRT dan LRT untuk dijadikan Opsi Pembayaran Moda Transportasi melalui Pemilahan Sampah salah satunya.
Bayangkan! Bila Konsep Integrasi Insentif dapat diimplementasikan secara langsung kepada Masyarakat commuter Bodetabek, Ada berapa banyak potensi perubahan perilaku Masyarakat berbondong-bondong beralih ke Penggunaan Transportasi Publik melalui Skema Insentif yang diberikan langsung oleh Pemprov dan Dukungan Public Private Partnership (PPP).
Tidak hanya itu, Aspek Pemilahan Sampah yang dilakukan dari Sumber melalui TPS3R dan Bank Sampah RT-RW perlu dioptimalkan lebih lanjut oleh Pemprov Jakarta.
Hasil Pemilahan Sampah yang sudah dilakukan perlu Kembali diintegrasi oleh Offtaker atau Recycle Partner yang dapat mengelola sampah menjadi bahan baku (raw material) turunan.
Potensi Ekonomi Hijau bisa ditingkatkan lebih massif oleh Pemprov Jakarta bila semua kebutuhan material infrastruktur Pembangunan proyek menggunakan bahan baku dari sampah yang dikelola oleh Bank Sampah seperti Pupuk Kompos untuk Pemeliharaan Landscape Pertamanan hingga Semen dan Geotextile Ramah Lingkungan dari Sampah Plastik dan Sampah Residu yang bersumber dari TPST Bantar Gebang.
Bukan tidak mungkin dimasa mendatang Pemprov Jakarta dapat memperoleh Pendapatan Anggaran Daerah dari Pengelolaan Sampah yang nantinya dapat diputar Kembali sebagai insentif bagi Masyarakat mau menggunakan public transport melalui pemilahan sampah sebagai metode pembayaran, Ujar Imam Pesuwaryantoro selaku Dewan Pakar ESG. Foto: Ist
