Burger Menu
Logo

KABAR BAIK MENCERAHKAN

Beranda > Ekonomi & Bisnis > Menkeu Sri Mulyani Tegaskan RUU HKPD Bukan Bertujuan Resentralisasi tapi Menguatkan Desentralisasi

Menkeu Sri Mulyani Tegaskan RUU HKPD Bukan Bertujuan Resentralisasi tapi Menguatkan Desentralisasi

Ekonomi & Bisnis
Oleh : amritawa

BAGIKAN :
Menkeu Sri Mulyani Tegaskan RUU HKPD Bukan Bertujuan Resentralisasi tapi Menguatkan Desentralisasi

KABARINDO, JAKARTA -  Konsepsi dalam Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) bukan bertujuan untuk resentralisasi, melainkan untuk menguatkan peran dan tanggung jawab Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (7/12/2021).

“Sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara yakni memajukan kesejahteraan umum, pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan konkuren kepada daerah dan telah diikuti dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui pemberian sumber-sumber pendanaan sebagai aspek input kepada daerah secara efisien, adil dan selaras dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,” terang Menkeu seperti yang dikutip dari rilis.

Dalam tataran intergovernmental transfer, Menkeu mengatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dirancang secara komprehensif dimana pendapatan daerah sendiri atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ditambah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta komponen Transfer ke Daerah (TKD) lainnya akan saling berkaitan dan melengkapi.

Disparitas antar daerah bisa saja terjadi karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan tiap daerah yang menjadi sumber pendanaan dalam pembangunan begitu berbeda dan tidak semua pemda mempunyai potensi yang seimbang.

Dalam konteks inilah DAU mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengurangi ketimpangan dan sekaligus mendukung kecukupan pendanaan pelaksanaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Namun hal ini pun, ungkap Menkeu, masih belum lengkap karena terdapat berbagai urusan daerah yang perlu mendapat dukungan tambahan karena menjadi prioritas nasional sehingga dialokasikan melalui DAK.

Menkeu menekankan, untuk mencapai hasil yang optimal di tiap daerah maka aspek proses perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan belanja daerah yang berkualitas dan bersinergi.

“Sejalan dengan hal tersebut, desain desentralisasi fiskal kemudian disusun dengan mempertimbangkan pembagian urusan yang diserahkan kepada Daerah, khususnya urusan konkuren yang terdiri dari: (i) urusan wajib yang terkait pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dan urusan nonlayanan dasar seperti ketenagakerjaan dan pertanahan; dan (ii) urusan pilihan seperti pariwisata, perdagangan, pertanian, dan industri,” terang Menkeu.

Sumber: Kemenkeu

Foto: kemenkeu


RELATED POSTS


Home Icon


KATEGORI



SOCIAL MEDIA & NETWORK

Kabarindo Twitter Kabarindo Instagram Kabarindo RSS

SUBSCRIBE & NEWSLETTER