Menhaj Moch. Irfan Yusuf dalam acara forum Saudi–Indonesian Umrah Co.Exchange di Ministry of Foreign Affairs (16/02/2026).
_________
MEKKAH – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia melakukan gebrakan besar dalam tata kelola haji 2026. Di tengah forum strategis di Arab Saudi, Indonesia secara resmi mengusulkan agar kuota jemaah yang batal berangkat tidak hangus begitu saja.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kursi haji yang merupakan hak umat dapat terisi maksimal hingga detik-detik terakhir jelang keberangkatan. Dalam acara Saudi–Indonesian Umrah Co.Exchange di Mekkah (17/2/2026), Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan) menekankan pentingnya fleksibilitas visa.
"Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia," tegas Gus Irfan dikutip hari ini Rabu (17/2/2026).
Usulan ini menjadi solusi atas kendala administratif yang sering terjadi selama ini, di mana jemaah yang batal di hari-hari terakhir seringkali tidak bisa digantikan karena sistem penguncian visa yang kaku.
Menhaj Gus Irfan menegaskan, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah sejalan dengan Saudi Vision 2030. Salah satu fokus teknis utama adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel dan manajemen layanan jemaah.
Dengan sistem baru ini, proses administrasi akan jauh lebih cepat. Jika usulan fleksibilitas visa ini disetujui pemerintah Saudi, maka antrean haji bisa bergerak lebih dinamis tanpa ada kursi kosong di pesawat maupun hotel.
Menurut pemerintah, langkah ini adalah fondasi menuju tata kelola haji yang modern, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.
“Pelayanan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia harus cepat, aman, dan nyaman, tanpa ada hambatan teknis maupun administratif,” imbuhnya.
