KABARINDO, PARIS - Dalam sebuah konferensi pers, Presiden Emmanuel Macron hari kamis (9/12) mengatakan bahwa Prancis tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing. Ia mengatakan langkah semacam itu tidak akan signifikan dan hanya simbolis.
Menurutnya, olimpiade tidak boleh dipolitisasi, dan dia lebih suka mengambil tindakan yang memiliki "efek yang bermanfaat".
"Untuk lebih jelasnya: Anda memiliki [pilihan] boikot total dengan tidak mengirim atlet, atau Anda mencoba mengubah keadaan dengan tindakan yang bermanfaat," katanya.
Presiden Prancis itu menambahkan bahwa negaranya akan bekerja dengan Komite Olimpiade Internasional pada piagam untuk melindungi atlet, dalam referensi terselubung ke Peng Shuai, pemain tenis China yang tidak terlihat selama berminggu-minggu setelah dia menuduh seorang pejabat tinggi pemerintah melakukan kekerasan seksual.
“Saya pikir kita tidak seharusnya mempolitisasi topik ini, terutama jika hal itu [hanya] untuk mengambil langkah-langkah yang tidak signifikan dan simbolis,” katanya.
Negara Pemboikot Olimpiade Beijing
AS, Australia, Kanada dan Inggris berturut-turut menyampaikan secara resmi bahwa mereka tidak akan mengirim perwakilan pemerintah ke pertandingan Februari sebagai bentuk protes atas catatan hak asasi manusia China yang sedang dalam pengawasan internasional akibat penindasan dan pelecehan terhadap penduduk minoritas muslim Uyghur dan minoritas lainnya.
Terancamnya kebebasan politik di Hong Kong dan kasus Peng Shuai juga menjadi faktor dalam ketegangan negara-negara tersebut dengan Republik Rakyat Tiongkok itu.
Baca juga:
AS Umumkan Boikot Diplomatik Terhadap Olimpiade Musim Dingin...
Australia Ikut Boikot Diplomatik Olimpiade Musim Dingin...
Ancaman China
China mengatakan negara-negara yang memboikot permainan "akan membayar harga untuk tindakan keliru mereka". Juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian mengatakan China akan mengambil "tindakan balasan yang tegas", tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.
"Amerika Serikat, Inggris dan Australia telah menggunakan platform Olimpiade untuk manipulasi politik," tambah Wang Wenbin, seorang juru bicara kementerian luar negeri China yang lain.
Sementara itu Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan telah menerima undangan untuk menghadiri pembukaan pertandingan tersebut. *** (Foto: Reuters)