KABARINDO, Canberra - Menyusul kebijakan Amerika Serikat, pejabat Australia juga tidak akan menghadiri Olimpiade Musim Dingin Beijing Februari 2022 nanti, dalam boikot resmi Olimpiade atas pelanggaran hak asasi manusia China terhadap minoritas Uyghur di negara itu.
Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan atlet Australia akan bersaing di Olimpiade meskipun ada boikot diplomatik. Menurutnya, keputusan tidak hadirnya diplomat dan politisi Australia dalam rangka memboikot acara itu seharusnya "tidak mengejutkan" memburuknya hubungan mereka dengan China dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya melakukannya karena itu untuk kepentingan nasional Australia," katanya. "[Keputusan] Itu hal yang benar untuk dilakukan."
AS Umumkan Boikot Diplomatik Terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing
Morrison mengatakan pembekuan diplomatik oleh Beijing sendiri terhadap Australia juga menjadi faktor penyebab keputusan para pejabat untuk memboikot Olimpiade, khususnya karena Australia tidak dapat menyampaikan keprihatinannya tentang hak asasi manusia secara langsung dengan para pemimpin China.
Outlet media Australia, ABC, telah mengkonfirmasi bahwa boikot akan meluas ke pejabat Australia yang sudah berada di China.
Kedutaan China mengeluarkan pernyataan hanya beberapa jam setelah pengumuman Perdana Menteri mengecilkan pentingnya keputusan pemerintah.
"Keberhasilan Australia di Olimpiade Musim Dingin Beijing tergantung pada kinerja atlet Australia, bukan pada kehadiran ofisial Australia, dan sikap politik beberapa politisi Australia," kata juru bicara itu.
Komite Olimpiade Australia (AOC), yang mengharapkan untuk mengirim sekitar 40 atlet ke Olimpiade, mengatakan keputusan itu adalah "urusan pemerintah" dan bahwa para atlet fokus untuk bersaing di Beijing.
"Membawa para atlet ke Beijing dengan selamat, berkompetisi dengan aman, dan membawa mereka pulang dengan selamat tetap menjadi tantangan terbesar kami," kata kepala eksekutif AOC Matt Carroll.
"Hak asasi manusia sangat penting, tetapi . . . menjaga saluran komunikasi tetap terbuka jauh lebih berdampak daripada menutupnya."
Selandia Baru juga telah mengatakan tidak akan mengirim pejabat ke Olimpiade, meskipun belum mengaitkan keputusan itu dengan masalah hak asasi manusia. *** (Foto: therealkashmir)
