KABARINDO, Washington - Pemerintah AS melalui Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki hari Selasa (7/12) mengumumkan keputusan untuk tidak mengirim delegasi resmi perwakilan pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, China, terkait pelanggaran HAM serius yang terjadi di Xinjiang.
Namun, demikian, para atlet AS tetap dapat hadir dan akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
"[Mengirim] Perwakilan diplomatik atau perwakilan resmi AS akan [memberi kesan bahwa kami] menganggap kompetisi olahraga ini sebagai bisnis seperti biasa di hadapan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan kekejaman di Xinjiang," kata Psaki, "kami tidak bisa melakukan itu."
Psaki menambahkan bahwa pemerintah AS berharap, meskipun mereka tidak ingin menghalangi para atlet yang sudah berlatih untuk acara ini, dengan tidak mengirim delegasi resmi AS ke Olimpiade 2022 mereka telah "dapat mengirim pesan yang jelas".
Menanggapi pengumuman AS, kedutaan besar China di Washington mengatakan boikot itu adalah "distorsi besar terhadap semangat Piagam Olimpiade".
"Tidak ada yang akan peduli apakah orang-orang ini datang atau tidak, dan itu tidak berdampak apa pun pada Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 yang akan diselenggarakan dengan sukses," kata juru bicara Liu Pengyu, dikutip dari Reuters.
Liu menambahkan bahwa tidak ada undangan yang diberikan kepada politisi AS, "jadi 'boikot diplomatik ini muncul begitu saja'.
Juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian sebelum pengumuman mengatakan,
"Saya ingin menekankan bahwa Olimpiade Musim Dingin bukanlah panggung untuk sikap dan manipulasi politik," kata Zhao pada konferensi pers reguler.
China telah menolak kritik dan sanksi internasional atas situasi di Xinjiang, di mana PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia percaya setidaknya satu juta orang Uighur dan anggota minoritas Muslim lainnya telah dipenjara dan disiksa. Amerika percaya China masih terus melakukan genosida kaum Uighur, dan Amnesti Internasional bahkan menyebut Xinjiang sebagai dystopian hellscape (pemandangan neraka distopia).
Inggris sebelumnya mengatakan sedang mempertimbangkan langkah seperti AS, dan seruan agar negara lain melakukan hal yang sama semakin keras. Bulan Juni lalu, sedikitnya di 50 kota di dunia serentak melaksanakan protes massal dalam kampanye Global Day of Action (Hari Global Aksi) dengan tagar #NoBeijing2022 guna mendorong negara masing-masing untuk memboikot total olimpiade tersebut.
Jürgen Mittag, pakar kebijakan olahraga di Universitas Olahraga Jerman di Cologne, mengatakan kepada DW, berbeda dengan boikot total, menghadapi negara besar seperti China, keefektifan boikot diplomatik akan sangat tergantung pada banyaknya jumlah kepala negara dan pemerintahan yang tidak akan hadir.
"Dalam hal ini, Olimpiade pasti akan rusak," lanjutnya, "dan pemerintah China tidak akan mencapai apa yang sebenarnya diharapkan dari Olimpiade ini: presentasi yang positif dan dengan demikian, di atas segalanya, dukungan yang lebih kuat dari negara."
China memang secara umum telah dituduh melakukan sport washing dengan pelaksanaan olimpiade musim dingin ini. Sport washing adalah upaya sebuah negara memperbaiki reputasi internasionalnya dengan mengadakan perhelatan olahraga besar. *** (Foto: Skysport)
