Kemenhaj melakukan rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta. (FOTO : DOK. KRMENHAJ).
______
JAKARTA -- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi memulai langkah besar untuk mewujudkan kemandirian pangan di Tanah Suci. Fokus utamanya, memastikan 205 ribu jemaah haji Indonesia mengonsumsi beras produksi dalam negeri, bukan lagi bergantung pada impor dari negara tetangga.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pemanfaatan beras lokal kini menjadi prioritas utama. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional agar perputaran uangnya kembali ke tanah air.
Dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian, Jaenal menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal Effendi dikutip di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Berdasarkan data Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk musim haji 1447 H/2026 M sangat besar. Dengan total 205.420 jemaah dan petugas, dibutuhkan sekitar 3.913 ton beras.
Angka ini didasarkan pada asumsi:
-127 kali makan selama masa operasional haji.
-150 gram per porsi untuk setiap jemaah.
-Kualitas Premium: Standar beras dengan tingkat pecahan (broken) maksimal 5 persen.
Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menambahkan bahwa program ini adalah bagian dari membangun legacy (warisan) baru dalam pengelolaan haji. Tujuannya jelas: agar nilai ekonomi haji yang fantastis dapat dirasakan langsung oleh petani dan pelaku usaha di Indonesia.
