KABARINDO, JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan aturan terbaru bagi pelaku perjalanan antar daerah selama periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2021.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru).
Dalam aturan tersebut pelaku perjalanan antar daerah wajib sudah divaksinasi sebanyak dua kali dan rapid antigen 1x24 jam.
Berikut aturan lengkapnya:
1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
2. Memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum.
a. Wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan rapid test antigen 1x24 jam.
b. Untuk orang yang belum divaksin dan orang yang tidak bisa divaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh.
3. Syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan Covid-19 Nasional;
4. Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif Covid-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID -19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah akan menerapkan aturan baru terkait syarat pelaku perjalanan antar kabupaten/kota. Dimana pelaku perjalanan diwajibkan sudah vaksinasi dosis penuh.
“Selanjutnya dalam waktu dekat pemerintah akan menetapkan wajib vaksin dosis penuh untuk pelaku perjalanan antar kabupaten/kota di luar wilayah aglomerasi selama periode Natal dan Tahun Baru,” katanyalagi.
Namun hal ini tidak serta merta berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Bali. Wiku menjelaskan bahwa untuk wilayah luar Jawa Bali akan ditetapkan oleh masing-masing pemda. Hal ini mengingat capaian vaksinasinya yang masih rendah.
“Bagi daerah di luar Jawa Bali yang cakupan vaksinasinya masih dibawah rata-rata nasional, pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk dapat menyesuaikan peraturan sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Ia mengimbau agar masyarakat agar segera melakukan vaksinasi dosis penuh di pos pelayanan terdekat. Foto : Reuters
