KABARINDO, YOGYAKARTA - Sejumlah civitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melakukan tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi.
Dalam petisi 'Bulaksumur' yang dibacakan pada Rabu (31/01/2024), mereka menyampaikan berdasarkan hasil pencermatan dinamika perpolitikan tanah air yang terjadi beberapa bulan terakhir.
Melalui petisi itu, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial oleh Presiden Jokowi yang juga sebagai alumnus UGM.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi dalam petisi 'Bulaksumur' yang dikutip, Rabu (31/01/2024).
Petisi itu sendiri dibacakan oleh Koentjoro didampingi sejumlah guru besar UGM dan juga unsur mahasiswa yang diantaranya diwakili oleh ketua BEM KM UGM Gielbran M.Noor.
Adapun, dalam petisi itu terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyimpangan, diantaranya adalah pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir, serta pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.
"Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami, almamater ku berjanji setia. Ku penuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuan mu jiwa seluruh bangsaku. Ku junjung kebudayaan mu kejayaan Nusantara," sambung petisi tersebut.
Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi dinilai menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan prinsip-prinsip yang ada pada Pancasila.
Para civitas UGM juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret merespon berbagai gejolak politik dalam pesta demokrasi elektoral sebagai manifestasi dari Pancasila.
Hal tersebut untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas dan bermartabat.
Foto: Istimewa
