Burger Menu
Logo

KABAR BAIK MENCERAHKAN

-advertising-

Beranda > Hukum & Politik > DPD Kecam Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren

DPD Kecam Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren

Hukum & Politik | Minggu, 12 Desember 2021 | 14:37 WIB
Editor : Daniswara Kanaka

BAGIKAN :
DPD Kecam Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren

KABARINDO, JAKARTA -  AA LaNyalla Mahmud Mattalitti selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat mengecam kasus pelecehan dan pemerkosaan belasan santrei oleh oleh HW di Jawa Barat.

"Perlakuan yang sangat tidak terpuji dan tidak pantas dari seorang pengelola pesantren. Bahkan, lebih tepat disebut sebagai tindakan yang sangat bejat," ucap LaNyalla dilansir dari Antara.

HW yang merupakan pengelola salah satu pesantren di Jawa Barat, menurut data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut, telah memperkosa 21 santriwati.

LaNyalla mengaku menemukan kejanggalan pada pesantren yang diasuh oleh HW, yakni hanya ada satu pengajar yang tak lain pelaku sendiri.

Serta tidak adanya ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren tersebut. Para orang tua santriwati justru dipaksa untuk membantu pembangunan pesantren oleh si pelaku.

"Selain itu, juga tidak ada guru lain. Kalau pun ada, hanya datang sesekali karena dipanggil pelaku,"  ujarnya.

LaNyalla menilai HW telah mencoreng kewibawaan dunia pesantren dan merupakan tindak kejahatan besar bagi agama maupun sesama manusia terutama anak-anak yang masih di bawah umur.

"Untuk itu, saya meminta pemerintah mengevaluasi pendidikan di pondok pesantren dan selektif dalam pendirian suatu lembaga berkedok pendidikan agama," ujar LaNyalla.

"Kita khawatir banyak oknum yang melakukan modus yang sama di tempat yang lain. Sehingga akan banyak korban bermunculan," lanjutnya.

Oleh karena itu, LaNyalla mengimbau masyarakat berani melapor jika terdapat kejanggalan dalam lembaga pendidikan pesantren, dalam hal ini adalah Direktorat Pondok Pesantren Kementerian Agama.

"Jangan biarkan kasus-kasus ini tumbuh subur karena ada pembiaran. Masyarakat harus lebih kritis dan berani bersuara saat melihat telah terjadi kejanggalan," pungkasnya.

Sumber: Antara

Foto: Antara


RELATED POSTS


Home Icon


KATEGORI



SOCIAL MEDIA & NETWORK

Kabarindo Twitter Kabarindo Instagram Kabarindo RSS

SUBSCRIBE & NEWSLETTER