ISI DAYA : Pemilik mobil listrik menunjukkan cara pengisian daya di SPKLU PT PLN (Persero). PLN menjadi akselerator dan dirigen yang mengorkesstrasi peningkatan penggunaan energi bersih di seluruh Indonesia. (FOTO/Kabarindo.com)
JAKARTA -- Ekosistem kendaraan bermotor berbasis baterai (KBLBB) atau mobil listrik di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat. Dengan dukungan penuh oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN sebagai penyedia infrastruktur utama. Kesiapan PLN dalam membangun jaringan pengisian daya menjadi kunci akselerasi transisi energi di sektor transportasi, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.
PLN memiliki peran krusial sebagai tulang punggung ekosistem mobil listrik nasional. “Yang pegang peran vital adalah PLN. Mereka (PLN) yang punya sumber energinya, jaringan transmisi dan distribusinya. Sehingga, segala sesuatu yang terkait dengan ekosistem kendaraan listrik harus melibatkan PLN,”tegas Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa kepada Kabarindo.com, Kamis (23/10/2025).
Selain mengakselerasi konsumsi energi hijau atau energi bersih, penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) akan berdampak signifikan dalam mengurangi polusi. Hasil riset yang dilakukan IESR menyebutkan bahwa terjadi lonjakan populasi mobil listrik dalam kurun tiga tahun terakhir. Hingga akhir 2025, populasi mobil listrik diperkirakan menembus 98.800 unit.
Lebih detail lagi, data yang dipublikasikan Kementerian Preindustrian menyebutkan, populasi kendaraan listrik roda empat berpenumpang merupakan kontributor terbanyak yaitu mencapai 77.277 unit. Kendaraan roda dua mencapai 15.064 unit, kendaraan roda tiga 617 unit, sisanya kendaraan komersial.
“Pertumbuhan EV dalam lima tahun sangat cepat. Sedangkan ultrafast charging belum secepat laju kenaikan popusai EV, karenanya harus dibangun lebih banyak lagi,”tegas Fabby.
Ketersediaan ultrafast charging dinilai penting, terutama untuk wilayah-wilayah di luar pulau Jaswa. Pemenuhan kebutuhan ultrafast charging itu, lanjut dia, hanya bisa dilakukan oleh PLN karena BUMN ini memiliki infrastruktur dari hulu hingga hilir. “Karenanya, PLN perlu mendapat dukungan, termasuk dalam berkolaborasi dengan swasta,”kata Fabby.
Menurut Fabby, kolaborasi antara PLN dan swasta sangat penting untuk mempercepat pengembangan SPKLU di banyak tempat. Sehingga konsumsi energi bersih atau energi hijau di sektor transportasi bisa dinikmati oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri.
“Sekarang PLN sudah bekerjasama dengan swasta. Saya menyarankan agar swasta didorong untuk ikut membangun SPKLU lebih masif,”ucapnya.
Sebagai pengguna mobil listrik, Fabby pun merasakan keunggulan dari kendaraan yang sangat rendah emisi ini. “Sekarang tarif di SPKLU Rp2.400 hingga Rp2.500 per kWh. Sudah banyak masyarakat yang menggunakan mobil listrik. Karena tentu lebih ramah lingkungan,”katanya.
Untuk mengakselerasi pembangunan SPKLU, pemerintah dinilainya perlu menambah insentif termasuk kepada PLN. “Misalnya memberikan pembebasan pajak Bumi dan Bangunan atau insentif pajak, seperti Pph dan disesuaikan dengan rencana investasi pengembangan SPKLU,”paparnya.
Hasil riset yang dilakukan IESR menunjukkan, penurunan emisi selain disokong ekosistem mobil listrik, juga didukung oleh penurunan emisi dari jaringan listrik PLN.
Dalam catatan IESR, pada tahun 2023, emisi yang dihasilkan di jaringan listrik PLN sekitar 0,873 gram CO2/kWh, dan diperkirakan turun menjadi 0,754 gram CO2/kWh pada 2030.
IESR juga mencatat, emisi yang dihasilkan kendaraan listrik per km lebih rendah sebesar 18% untuk roda dua dan 25% untuk roda empat jika dibandingkan kendaraan konvensional. Emisi kendaraan bermotor diproyeksikan menjadi 24% untuk roda dua dan 33% untuk roda empat pada 2030 nanti dengan semakin kuatnya ekosistem yang dikembangkan PLN. “Karenanya perlu dibangun SPKLU hingga pelosok daerah,”kata Fabby.
PLN sendiri, sangat masif mengembangkan jaringan SPKLU, termasuk menggandeng swasta dan pabrikan mobil listrik di Tanah Air.
Vice President (VP) Perencanaan dan Strategi Pengembangan Produk Niaga PT PLN (Persero) Rudiana Nur Hadian mengungkapkan, hingga Juli 2025, pihaknya telah mengoperasikan 4.134 SPKLU di 2.741 lokasi di seluruh Indonesia.
“Untuk mempermudah masyarakat dalam proses pengisian daya, PLN sudah menyiapkan berbagai tipe SPKLU, mulai dari standard charging hingga ultrafast charging. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung mobilitas di perkotaan, tetapi juga perjalanan jarak jauh melalui ketersediaan SPKLU di rest area jalan tol,”tegasnya. Hingga akhir 2025, PLN memaatok target jumlah SPKLU akan mencapai 5.800 unit di seluruh nusantara.
Apa yang diungkapkan Rudiana tersebut tak sekadar klaim. Salah satu pengguna mobil listrik, Ronald Sijabat (45) mengungkapkan, menemukan SPKLU tak sesulit empat tahun lalu. ”Sekarang sangat mudah, hanya perlu menggunakan PLN Mobile. Didalamnya banyak fitur, mulai dari lokasi SPKLU hingga ketersediaan unit charging yang kosong,”ucap pemilik mobil listrik jenis Jeep bernopol B 1157 BDT itu.
Karyawan di perusahaan asset management dan pialang saham itu mengungkapkan, berbekal aplikasi PLN Mobile yang menjadi alat pandu, dia tak kesulitan menemukan lokasi SPKLU. Aplikasi besutan PLN sebagai program digitalisasi layanan itu akan menunjukkan titik-titik lokasi keberadaan SPKLU. “Dengan notifikasi SPKLU mana saja yang tersedia, saya tak perlu antre lagi saat mengisi baterai,”paparnya.
Pengisian daya di SPKLU ultrafast charging milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). (FOTO/Kabarindo.com)
Tak hanya di Jakarta, kemudahan yang diberikan PLN untuk pengguna kendaraan listrik juga Ronald rasakan saat perjalanan keluar kota. “Liburan ke Yogyakarta, Malang, hingga Bali, SPKLU selalu tersedia di sepanjang jalan yang saya lewati. Menurut saya, PLN sangat memudahkan para pemilik mobil listrik,”sebutnya.
Tak hanya kendaraan roda empat, pengguna kendaraan roda dua pun merasakan kemudahan melakukan pengisian daya melalui batterry swap. “Kotak-kotak pengisian baterai kini tersedia di banyak tempat. Jadi saya tak pernah kesulitan melakukan penukaran baterai,”tegas pengemudi ojek online Arief Effendi (30). Warga Cilandak, Jakarta Selatan yang sudah dua tahun menjadi mitra perusahaan ride hailing.
Kolaborasi PLN dengan berbagai pihak termasuk toko ritel memudahkan pria yang memiliki dua anak itu untuk melakukan penukaran baterai. “Bisa di kantor PLN, bisa di SPBU maupun minimarket,”katanya.
Arief pun bersyukur bisa menggunakan motor listrik. Selain bebas polusi, juga mendongkrak kondisi ekonominya. Setiap hari, Arief bisa membawa pulang uang Rp150 ribu sebagai nafkah untuk keluarganya. “Saat menggunakan motor bensin hanya Rp50 ribu. Dengan penukaran baterai enam kali sehari, sekarang saya bisa mebawa pulang Rp150 ribu,”ucapnya. Arief pun mengapresiasi langkah PLN yang memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. “Semoga semakin banyak masyarakat yang menggunakan motor listrik. Karena selain ramah lingkungan, ongkosnya juga murah,”tutupnya.
PLN mencatat, konsumsi listrik di SPKLU pada semester pertama tahun 2025 mengalami lonjakan signifikan, khususnya selama momen idulfitri 2025 yang lalu.
Peningkatan transaksi di SPKLU naik hingga 4,9 kali lipat dan konsumsi di SPKLU naik 5,8 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Total konsumsi listrik untuk pengisian daya kendaraan EV selama paruh pertama tahun 2025 mencapai 57.117 megawatt hour (MWh) atau meningkat 179% jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun 2024 sebesar 31.880 MWh. Di Jawa Barat (Jabar) misalnya, hingga Juli 2025, PLN UID Jabar mencatat total 175.707 kali transaksi di 486 unit SPKLU yang tersebar di 292 lokasi di wilayahnya.
Menurut General Manager PLN UID Jabar, Sugeng Widodo, angka tersebut melonjak lebih dari 300 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencatat 41.701 transaksi.
Pengemudi ojek online melakukan battery swap di box baterai di salah satu kantor PLN di Jakarta. (FOTO/Kabarindo.com).
Sedangkan Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko saat pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) beberapa waktu lalu menegaskan, SPKLU menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem energi bersih melalui kendaraan listrik.
Pertumbuhan penjualan kendaraan listrik yang melesat diyakininya akan menarik minat investor untuk membangun SPKLU berkolaborasi dengan PLN. "Saya yakin, melihat penjualan mobil listrik akan menstimulasi investor SPKLU,”tegas mantan Panglima TNI ini.
Energi Hijau dari Hulu Hingga Hilir
PLN terus mengakselerasi energi hijau dari hulu hingga hilir. Salah satunya dengan pemanfaatan hidrogen.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, menegaskan, pengembangan hidrogen merupakan komitmen PLN dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada energi nasional.
“Hidrogen merupakan solusi transisi dari energi fosil ke energi bersih masa depan. PLN siap menjadi pemimpin transisi energi global dengan memimpin pengembangan hidrogen di Asia Tenggara melalui akselerasi ekosistem hidrogen,” papar Darmawan.
Sejak 2023 PLN telah mengoperasikan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia yang berada di PLTGU Muara Karang, Jakarta. PLN juga menjadi pionir dengan menghadirkan GHP pertama di Asia Tenggara yang memanfaatkan energi panas bumi, berlokasi di PLTP Kamojang, Jawa Barat pada 2024.
“Kami tidak sekadar mengikuti arus transisi energi atau inovasi, tapi simbol keberanian kita untuk melompat jauh dari ketergantungan pada energi fosil menuju kedaulatan energi nasional,” katanya.
PLN telah mengembangkan 22 lokasi GHP di berbagai wilayah Indonesia dengan kapasitas produksi hidrogen terbesar di tingkat nasional. Selain itu, PLN juga telah membangun Hydrogen Refueling Station (HRS) serta mendirikan Hydrogen Center sebagai pusat kompetensi hidrogen pertama di Indonesia.
Tak hanya pengembangan infrastruktur, PLN juga telah memanfaatkan hidrogen dan amonia dalam sektor ketenagalistrikan. Pemanfaatan tersebut di antaranya berupa cofiring hidrogen pertama di PLTDG Pesanggaran, Bali, pengoperasian hydrogen fuel cell generator di Gili Ketapang, Jawa Timur, serta penggunaan fuel cell generator dalam gelaran PLN Electric Run 2024.
PLN juga menjalin kerja sama dengan Pupuk Kujang untuk memproduksi green ammonia, yang kemudian dimanfaatkan pada cofiring di PLTU Labuan, Banten. “Hidrogen adalah jembatan menuju masa depan energi yang bersih dan mandiri. Ini adalah momentum Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam transisi energi global,” tegasnya.
Menurut Darmawan, pengembangan hidrogen di Indonesia tak hanya menyangkut teknologi semata, tetapi juga secara kolaboratif menciptakan peluang ekonomi baru seperti industri hijau, penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka swasembada energi, lanjut Darmawan, PLN juga berkomitmen untuk mendukung terciptanya transportasi publik rendah emisi sekaligus efisien. Salah satunya bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menciptakan sistem transportasi publik yang semakin modern, aman, dan ramah lingkungan.
Elektrifikasi jalur kereta api tidak hanya menghadirkan fasilitas transportasi massal berbasis energi rendah karbon, tetapi juga mendukung efisiensi negara melalui pengurangan impor bahan bakar fosil. Melalui kerja sama ini PT KAI dapat memperluas jaringan layanan kereta api berbasis listrik dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk pelanggan.
Darmawan mengatakan, sebagai backbone ketenagalistrikan nasional, PLN siap mendukung pemerintah dalam memperkuat infrastruktur transportasi publik yang lebih hijau. Upaya ini sekaligus mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi, selaras dengan target Net Zero Emissions.
“PLN berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. Melalui kerja sama ini, ke depan kereta api akan menjadi transportasi publik masa depan yang semakin efisien dan ramah lingkungan,” ucapnya.
Darmawan menambahkan, elektrifikasi kereta api akan memberikan manfaat strategis dari sisi efisiensi energi dan kemandirian nasional. “Kalau lokomotifnya diubah menjadi energi listrik, efisiensinya 70 persen lebih murah. Jadi, emisi gas rumah kacanya akan semakin rendah. Dari energi impor menjadi domestik, energi mahal menjadi murah, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
PLN juga melibatkan anak perusahaannya dalam rangka menghadirkan energi bersih bagi bangsa Indonesia. Salah satunya yakni PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI).
PLN EPI didorong untuk memanfaatkan bioenergi atau biomassa yang dinilai sebagai salah satu kunci transisi energi nasional. Pemerintah menargetkan pemanfaatan 9 juta ton biomassa pada 2030 untuk mendukung enhanced Nationally Determined Contribution (eNDC) dan mencapai target Net Zero Emission (NZE).
Program cofiring biomassa di PLTU pun menjadi salah satu strategi utama pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Hokkop Situngkir, menegaskan bahwa biomassa bukan sekadar bahan bakar alternatif, tetapi juga ekosistem ekonomi kerakyatan. ”Kami memastikan setiap tahun ada peningkatan signifikan pemanfaatan biomassa sesuai peta jalan nasional dalam Permen ESDM 12/2023 dan RUPTL 2025-2034,”ujar Hokkop.
PLN EPI mencatat realisasi pasokan biomassa untuk cofiring PLTU mencapai 1,6 juta ton pada 2024. Hokkop menyebut peluang usaha biomassa terbuka luas karena melibatkan UMKM, kelompok tani, dan mitra lokal.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan dukungan penuh kepada PLN menjadi akselator dan dirigen orkestrasi penyediaan energi bersih. Bahkan, pemerintah mengarahkan PLN untuk membangun Green Super Grid atau jaringan transmisi hijau skala luas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Infrastruktur strategis ini dirancang sebagai tulang punggung penyaluran listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT) yang umumnya berada di daerah terpencil, menuju pusat-pusat kebutuhan listrik yang tinggi seperti kawasan industri, kota-kota besar, dan wilayah padat penduduk di seluruh Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pembangunan transmisi listrik dalam 10 tahun ke depan mencapai total 47.758 kilometer sirkuit (kms). Jaringan ini akan menghubungkan pembangkit-pembangkit EBT ke gardu induk PLN, dan selanjutnya menyalurkan daya ke jaringan distribusi hingga sampai ke pelanggan atau end user.
“Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam untuk mendukung ketahanan energi nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tantangannya, potensi EBT ini lokasinya berada jauh dari pusat kebutuhan listrik. Sehingga, kita perlu membangun jaringan transmisi dan gardu induk agar bisa memaksimalkan potensi EBT untuk pembangkit listrik,” papar Bahlil.
Dari keseluruhan transmisi yang rencananya akan dibangun, regional Jawa, Madura, dan Bali menjadi yang terpanjang, yaitu total 13,9 ribu kms. Kemudian akan dibangun juga 11,2 ribu kms di Sumatra, 9,8 ribu kms di Kalimantan, dan 9 ribu kms di Sulawesi.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar menambahkan, sektor ketenagalistrikan memiliki peran vital tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi kemandirian bangsa menghadapi tantangan perubahan iklim, geopolitik, dan perkembangan teknologi.
Pemerintah, lanjut dia, telah menyiapkan roadmap transisi energi melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dengan target peningkatan porsi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 21% pada 2030. Jumlah ini akan terus ditingkatkan menjadi 41% pada 2040, hingga mencapai 74% pada 2060.
“Transisi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi, tetapi juga tentang mewujudkan ketahanan dan kedaulatan bangsa,”tutupnya.
