KABARINDO, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai menjalankan aplikasi Whistleblower System (WBS) untuk mencegah tindak korupsi di lingkungan kementerian. Upaya ini dilakukan sebagai wujud penerapan Good Corporate Governance (GCG).
“Walau kami agak terlambat menerapkan WBS ini di Kemenparekraf, karena sudah digagas sejak 2018, tapi kami yakin ini akan membuat kinerja kami dalam melayani masyarakat semakin baik, terutama mencegah tindakan korupsi," tutur Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta pada Senin, (13/12/2021).
Peresmian WBS di lingkungan Kemenparekraf bersamaan juga dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021. Ini merupakan langkah serius yang dilakukan Kemenparekraf yang dana operasionalnya 100 persen adalah uang rakyat.
"Kementerian itu 100 persen didanai oleh rakyat dan saat ini, rakyat amat menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Itu harapan mereka dan kami coba kabulkan dengan meresmikan aplikasi ini," ujar Sandiaga Uno.
Menurut Sandi, pada awal-awal aplikasi beroperasi tentunya akan banyak laporan yang masuk. Tapi, sistem yang akan menentukan mana laporan yang perlu ditindaklanjuti, mana yang tidak.
"Kami sangat berharap sistem akan semakin tertata setelah kami rilis hari ini. Akan sangat memakan waktu memang di awal-awal, tapi ini semua akan menjadi kebiasaan bukan sekadar aplikasi begitu saja," ucap Sandi.
Aplikasi WBS sendiri tidak hanya menerima aduan indikasi korupsi pada lembaga kementerian, tetapi juga bisa soal indikasi-indikasi lain yang dicurigai merugikan pihak-pihak lainnya, termasuk kekerasan seksual. Aplikasi ini tak hanya dapat diakses oleh pihak kementerian, tetapi masyarakat secara luas.
Jika menemukan adanya indikasi tindak korupsi di Kemenparekraf, Anda bisa langsung mengakses website www.wbs.kemenparekraf.go.id. Identitas pelapor dijamin aman.
