KABARINDO, JAKARTA -- Badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) mengatakan mereka menghadapi krisis uang tunai mulai bulan depan. Krisis ini tentunya akan memburuk di bulan-bulan selanjutnya jika pendanaan yang ditangguhkan oleh sejumlah negara tidak dilanjutkan.
UNRWA telah membantu warga Palestina selama lebih dari 70 tahun. Israel mengatakan UNRWA tidak sesuai dengan tujuan.
Donor utama UNRWA menangguhkan pendanaan setelah tuduhan 12 dari ribuan karyawan Palestina UNRWA dicurigai terlibat pada serangan Hamas 7 Oktober 2023.
"Kami akan mencapai arus kas negatif mulai Maret dan kemudian akan dipercepat pada April kecuali kontribusi beku ini dibuka," kata Kepala UNRWA Philippe Lazzarini kepada media nasional Irlandia RTE sebelum pertemuan di Dublin dengan menteri luar negeri, Kamis (15/2/2024).
Arus kas negatif adalah ketika sebuah organisasi memiliki lebih banyak uang keluar daripada masuk sehingga berdampak pada kemampuannya untuk mempertahankan dirinya sendiri. Lazzarini telah mengadakan konsultasi ekstensif dengan para donor, termasuk perjalanan ke negara-negara Teluk dan Brussels, dalam beberapa hari terakhir untuk mencoba menutup kekurangan dana UNRWA sekitar 440 juta dolar AS.
Beberapa donor UNRWA, seperti Amerika Serikat dan Inggris, mengindikasikan mereka tidak akan melanjutkan dukungan sampai penyelidikan internal PBB atas tuduhan tersebut berakhir. Laporan awal akan diterbitkan dalam beberapa minggu ke depan.
"Jika kami tidak mendapatkan (dana), kami akan berada dalam masalah dan tidak mampu lagi beroperasi," kata Lazzarini, dilansir dari Arab News, Kamis (15/2/2024).
Dia meminta para donor meninjau keputusan mereka. Lazzarini mengatakan awal pekan ini seruan agar UNRWA dibubarkan dan mengakhiri mandatnya adalah picik dan akan memperdalam krisis kemanusiaan di Gaza.
Irlandia mengumumkan 20 juta euro (21,46 juta dolar AS) untuk mendukung UNRWA. Irlandia mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan untuk melanjutkan dan memperluas dukungan kepada badan tersebut.
UNRWA menyediakan perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya. Lembaga PBB ini telah mengalami krisis sejak Israel menuduh bahwa 12 dari 13 ribu stafnya di Gaza terlibat dalam serangan 7 Oktober. Red dari berbagai sumber
