KABARINDO, WASHINGTON - Presiden Joe Biden ingin menutup KTT virtual untuk Demokrasi (Virtual summit for Democracy) dengan menyoroti pentingnya integritas pemilu, melawan rezim otoriter dan memperkuat media independen. KTT ini berlangsung tanggal 9 dan 10 Desember 2021, dan sedianya akan ditutup Jumat (10/12) sore waktu setempat (EST).
Pada hari pertama KTT, Biden mengumumkan rencana bagi AS untuk menghabiskan hingga $424 juta di seluruh dunia untuk mendukung media independen, kerja anti-korupsi, dan banyak lagi. Inisiatif ini muncul karena kekhawatirannya akan demokrasi di seluruh dunia, yang menurutnya sedang mengalami kemunduran.
Biden berulang kali menyatakan bahwa AS dan sekutu yang berpikiran sama perlu menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi adalah kendaraan yang jauh lebih baik bagi masyarakat daripada otokrasi. Ini adalah prinsip utama dari pandangan kebijakan luar negeri Biden – yang dia janjikan akan lebih melihat ke luar daripada pendekatan “America First” pendahulunya Trump.
Biden menggarisbawahi bahwa negara-negara demokrasi yang sudah lama berdiri sekalipun, seperti Amerika Serikat, belum kebal terhadap ketegangan yang mungkin timbul.
“Di sini, di Amerika Serikat, kami tahu dan juga siapa pun bahwa memperbarui demokrasi kami dan memperkuat institusi demokrasi kami membutuhkan upaya terus-menerus,” kata Biden.
Dalam menyampaikan pernyataan mereka, baik langsung maupun dalam bentuk rekaman, para pemimpin lain di KTT tersebut menyatakan bahwa keadaan demokrasi sering kali merefleksikan teknologi yang berkembang pesat di negara mereka. Mereka juga mengeluhkan meningkatnya kampanye disinformasi (hoaks) yang ditujukan untuk merusak institusi dan pemilu.
Presiden Joko Widodo dalam KTT ini menyampaikan Indonesia terus berkomitmen memajukan demokrasi dan Hak Asasi Manusia baik secara nasional, regional, maupun global. Salah satunya adalah dengan mengadakan penyelenggaraan Bali Democracy Forum yang kini memasuki tahun ke-14, sebagai forum bertukar praktik terbaik bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi demokrasi.
Pertemuan televideo para pemimpin ini mendapat reaksi keras dari musuh utama Amerika Serikat dan negara-negara lain yang tidak diundang.
Para duta besar untuk AS dari China dan Rusia, menggambarkan pemerintahan Biden menunjukkan "mentalitas Perang Dingin" yang akan "membangkitkan konfrontasi ideologis dan keretakan di dunia."
Sementara Hungaria, satu-satunya anggota Uni Eropa yang tidak diundang, gagal mencoba menghalangi presiden Komisi UE untuk berbicara atas nama blok tersebut di KTT itu. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto meremehkan KTT itu sebagai "acara jenis politik domestik," di mana negara-negara yang para pemimpinnya memiliki hubungan baik dengan Trump tidak diundang. (Foto: BPMI Setpres)
