KABARINDO, BEIJING - Dilansir dari kantor berita Reuters, Beijing telah membalas laporan baru Amerika Serikat yang mengatakan klaim maritimnya di Laut China Selatan "melanggar hukum", dengan menyebutnya “menyesatkan dan mendistorsi hukum internasional.”
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pada konferensi pers harian bahwa penelitian tersebut, yang dirilis pada Rabu (12/1) oleh Kantor Urusan Kelautan dan Kutub Departemen Luar Negeri AS, "mendistorsi hukum internasional, menyesatkan publik, menabur perselisihan dan mengganggu situasi di kawasan regional.”
Dia menunjukkan pada hari Kamis (13/1) bahwa tidak seperti China, AS justru belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Unclos), namun "menganggap dirinya hakim Konvensi".
Pandangan Washington
Laporan setebal 47 halaman itu memaparkan secara komprehensif pandangan Washington terhadap Beijing, menunjukkan bahwa dasar geografis dan historis untuk klaim China "tidak konsisten dengan hukum internasional" di bawah Unclos.
Misalnya, dikatakan bahwa China mengklaim kedaulatan atas lebih dari 100 fitur yang berada di bawah air saat air pasang, yang berarti "tidak tunduk pada klaim kedaulatan yang sah atau mampu menghasilkan zona maritim seperti laut teritorial".
"Efek keseluruhan dari klaim maritim ini adalah bahwa RRT secara tidak sah mengklaim kedaulatan atau beberapa bentuk yurisdiksi eksklusif atas sebagian besar Laut China Selatan," kata studi tersebut, menggunakan akronim untuk Republik Rakyat Tiongkok.
Klaim ekspansif China di Laut China Selatan disengketakan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam yang saling bersaing memiliki klaim.
Dampak pada ASEAN
Menolak laporan AS, Wang mengatakan: "Sebagai negara ekstrateritorial, Amerika Serikat sering menciptakan perselisihan di Laut Cina Selatan dan menabur perselisihan di antara negara-negara di kawasan itu. Ini sama sekali tidak populer. Komunitas internasional melihat ini dengan sangat jelas."
Dia menambahkan bahwa Beijing akan bekerja dengan negara-negara di ASEAN untuk mencapai "perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dan mempromosikan kemakmuran dan pembangunan regional".
Pakar keamanan maritim Collin Koh dari S. Rajaratnam School of International Studies mengatakan laporan itu tampaknya merupakan upaya Washington untuk membentuk dan mempengaruhi pembicaraan.
"Negara-negara Asean akan melihat laporan ini dengan penuh minat. Materi-materi yang diabadikan dalam laporan tersebut akan sangat berguna dalam membantu memperkuat posisi pihak Asean dalam negosiasi dengan China," katanya. ***(Sumber dan foto: Reuters/Straits Times)
