KABARINDO, JAKARTA -- Sebanyak 195.819 personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disiapkan untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di seluruh wilayah tanah air. Mereka akan disebarkan di seluruh TPS (tempat pemungutan suaran).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan setiap pengamanan wilayah di seluruh Indonesia itu terdapat pejabat dengan pangkat perwira menengah (pamen) seperti komisaris besar (kombes) hingga perwira tinggi (pati) seperti jenderal bintang dua. Setiap tim dibagi untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi.
"Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya incidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya. Nanti kita komunikasikan sekarang dan kita sampaikan kepada teman-teman," kata Sandi, Selasa (13/2/2024).
Sandi mengatakan personel yang ditugaskan telah berada di titik pengamanan masing-masing. Polisi berkomitmen mengamankan setiap tahapan Pemilu hingga akhir agar berjalan aman, damai dan kondusif.
"Tapi sekali lagi, polisi tidak bisa sendiri mohon bantuannya, mohon dukungannya, dan mohon doanya agar semuanya aman," ujar jenderal bintang dua itu.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polda jajaran sudah melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Polisi di daerah disebut telah memetakan tingkat kerawanan sebagai acuan pengamanan.
Trunoyudo menyebut jumlah personel pengamanan TPS yang dikerahkan sebanyak 195.819. Ratusan ribu personel itu bergeser ke masing-masing titik pencoblosan hari ini. Nantinya, personel akan berkoordinasi dengan para petugas TPS.
Trunoyudo mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga, kata dia, pemilu dapat terselenggara dengan aman, damai, dan bermartabat.
"Sehingga tidak terlepas semua juga dari doa kita bersama, doa seluruh stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk dari semua calon-calon pemimpin nasional maupun legislatif yang nantinya akan mengikuti kontestasi," ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu. Red dari berbagai sumber
