KABARINDO, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan bahwa usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung atau dipilih oleh DPRD sebetulnya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia, khususnya sila keempat Pancasila.
“Semangat sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini adalah asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita," kata Eddy di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan bahwa persoalan mendasar yang saat ini dihadapi demokrasi Indonesia adalah maraknya praktik politik uang yang terjadi di hampir semua level dan tahapan pemilihan langsung.
“Baik dalam Pilkada, Pemilu DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, bahkan hingga pemilihan kepala desa, tidak ada yang benar-benar luput dari praktik ini,” kata dia.
Pembenahan sistem demokrasi, kata dia, harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menindak praktik politik uang. Tanpa hal tersebut, dia menilai perubahan sistem pemilihan apa pun tidak akan menyentuh akar persoalan.
Selain penegakan hukum, dia juga mengingatkan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar publik memahami bahaya laten dari politik uang terhadap kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik.
“Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat, karena merasa sudah menunaikan kewajibannya saat proses transaksi politik itu terjadi,” kata dia.
Dia pun menegaskan bahwa partai politiknya pun terbuka terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu dan pilkada.
Menurut dia, keterbukaan tersebut berangkat dari satu tujuan utama, yakni memastikan representasi rakyat melalui sistem demokrasi benar-benar terlaksana secara baik dan berkualitas.
“Tujuan kita hanya satu, agar representasi masyarakat dan rakyat melalui sistem demokrasi bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin kuat,” katanya.
Untuk itu, dia mendorong agar pembahasan sistem pemilihan ke depan harus diletakkan dalam kerangka memperkuat kualitas demokrasi Pancasila, bukan semata-mata memperdebatkan mekanisme teknis pemilihan.
“Kita harus kembali melihat semangat sila keempat Pancasila dan bagaimana demokrasi kita diperkuat kualitasnya. Pada akhirnya, yang paling penting adalah memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” katanya.
