KABARINDO, JAKARTA - Generasi muda disebut sebagai motor penting penggerak pembangunan nasional, tetapi selama ini pelibatannya dalam proses kebijakan publik masih terbatas.
Padahal, 80 juta penduduk Indonesia berusia 17-35 tahun dan akan membentuk setengah jumlah pemilih pada Pemilu 2024 nanti. Untuk itu, platform kebijakan publik di Indonesia, Think Policy, hadirkan festival kebijakan publik Policy Fest sebagai ruang strategis dorong kapasitas dan partisipasi publik dalam kebijakan publik.
Seperti dijelaskan oleh Andhyta F. Utami, CEO dan Co-Founder Think Policy, bahwa jika Bung Karno bilang berikan aku 10 pemuda, tidak cukup hanya 10 pemuda saja, tetapi pemudanya juga harus berdaya dan berhimpun.
Think Policy percaya orang muda berdaya dan berhimpun tidak hanya ingin mengguncang dunia, tetapi mampu selesaikan berbagai masalah sosial di sekitarnya.
“Tantangan pemuda abad 21 ini adalah tantangan baru yang belum dihadapi generasi sebelumnya. Untuk itu berangkat dari pengalaman Think Policy dalam 3 tahun terakhir ini berinteraksi dengan pembuat kebijakan hingga komunitas pegiat kebijakan, Policy Fest ini kami hadirkan untuk mendorong ruang-ruang kolaborasi ini lebih terbuka lebar melalui kegiatan Academy, Community, dan Insight yang kami tawarkan,” paparnya.
Diselenggarakan secara virtual pada 11-12 Desember 2021, Policy Fest hadirkan ribuan pegiat kebijakan publik seperti pembuat kebijakan dan profesional muda dari sektor publik (ASN), swasta, bahkan politisi lintas partai berkumpul belajar bersama-sama mengenai urgensi kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari di tengah tuntutan Indonesia menuju negara maju pada 100 tahun Indonesia merdeka.
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Guru Besar Universitas Indonesia dan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia Periode 2019-2021 dalam pembukaan acara Policy Fest menjelaskan. ketika berbicara visi Indonesia 2045 atau Indonesia Emas 2045, harus tahu ketika negara menginjak 100 tahun kemerdekaan akan banyak pertanyaan apakah negara tersebut sudah berhasil memenuhi sebagian besar harapan masyarakat.
“Ketika membicarakan bagaimana transformasi kebijakan publik yang menjadikan indonesia naik kelas ke negara maju berpendapatan tinggi, mau tidak mau akan melibatkan generasi muda yang diharapkan menjadi pilar transformasi agar negara kita bisa keluar dari jebakan kelas menengah. Dengan Policy Fest, mudah-mudahan generasi muda punya perspektif kebijakan publik dengan cita-cita negara kita menjadi negara maju, berdaulat, adil dan makmur,” terang Bambang.
Untuk memfasilitasi budaya town hall bersama pembuat kebijakan, Policy Fest juga mengangkat metode diskusi menarik seperti Pleno Partai bersama partai politik, dan Ruang Tengah untuk ruang aspirasi kebijakan langsung, yang bebas beropini tanpa terbebani identitas maupun afiliasi. Policy Fest mengangkat berbagai macam isu seperti pembangunan rendah karbon, sistem pendidikan Indonesia, kelompok disabilitas dan perlindungan sosial, kekerasan seksual, hingga teknologi dan kejahatan siber.
“Berbeda dengan think-tank atau organisasi masyarakat yang fokus pada advokasi isu tertentu, Think Policy hadir sebagai platform kebijakan publik yang fokus menjadi katalis melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan, serta membangun jembatan interaksi dengan pembuat kebijakan. Kami bertujuan mengubah mindset sekaligus budaya pembuatan kebijakan publik sehingga lebih berbasis bukti dan empati di Indonesia, sehingga dorongan yang kami lakukan bersifat multisektor, lintas ideologi politik, dan sistemik. ” tambah Andhyta.
Pentingnya partisipasi masyarakat khususnya generasi muda dan kebijakan berbasis bukti dan empati dalam pembuatan kebijakan ini juga disuarakan oleh Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Suharti menjelaskan bahwa Policy tidak bisa dilakukan oleh disiapkan satu unit saja, harus lihat perspektif banyak pihak, dan generasi muda dapat berperan dengan berpartisipasi aktif dalam kebijakan, berpendapat, menyediakan informasi, data fakta lapangan.
“Pemerintah tentunya ingin dorong transparansi agar kebijakan yang kita bangun betul bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sebanyak-banyaknya sehingga prosesnya harus akuntabel, transparan dan berbasis evidence atau berbasis data. Itu sangat-sangat jelas manfaatnya dan hasilnya bisa kita ketahui,” jelasnya.
Tercatat lebih dari 1,300 peserta yang tersebar dari 30 provinsi bahkan menjangkau diaspora di 10 negara lain berpartisipasi dalam acara Policy Fest selama dua hari penuh. Ribuan peserta yang terlibat tak hanya menunjukkan minat masyarakat terhadap kebijakan publik, tetapi tumbuh pesatnya organisasi Think Policy sebagai penyelenggara yang dalam tiga tahun terakhir konsisten mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik.
Sebelumnya per Agustus 2021, tercatat Think Policy telah membangun komunitas yang terdiri atas lebih dari 500 profesional muda reformis yang menjalin kolaborasi sebagai alumni di lima pulau besar se-Indonesia, serta hampir 30 ribu komunitas daring yang dapat mengakses konten edukasi kebijakan publik secara online.
Jumlah partisipasi generasi muda yang aktif dalam kebijakan publik lewat Think Policy diharapkan dapat menjawab rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.
