KABARINDO, JAKARTA - Dalam rilis survey nasional Trust Infonesia, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Siti Zuhro mengatakan, menanggapi hasil survei terkait capres potensial 2024 yang akhir-akhir ini banyak muncul ke publik, ia mengingatkan bahwa calon pemilih harus cerdas dan kritis dalam menyikapi hasil survei tersebut.
Sebagai contoh, lembaga survei seharusnya mengumumkan juga ke publik bahwa penelitian itu dibiayai oleh siapa, harus transparan.
"Jadi kalau mengeluarkan survei itu bagusnya funding nya disebutkan. Seperti waktu kita melakukan penelitian di LIPI dulu, sebelum jadi BRIN, selalu kita katakan bahwa ini adalah uang yang digunakan dari APBN. Atau mungkin kerjasama antara LIPI dengan siapa. itu lebih bagus," ungkap Prof Siti dalam kesempatan yang sama.
Hal itu penting menurut Siti, agar publik tidak dijejali dengan hasil-hasil survei yang mungkin tidak benar.
"Jadi jangan ada kebohongan publik," tegasnya.
Di sisi lain, Siti Zuhro juga mengimbau agar lembaga survei tidak menjejali dengan survei popularitas dan elektabilitas terus. Hal itu disebutnya justru membuyarkan pemikiran masyarakat calon pemilih.
"Karena untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden tidak cukup dengan kayak model populer kayak artis gitu," tegasnya.
Ia pun menyoroti kasus Pilkada yang mengedepankan popularitas dan elektabilitas tertentu. Hasilnya, lebih dari 400 kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi.
"Model-model seperti itu akhirnya sesat kita ini," tuturnya.
Adapun menanggapi hasil survei Trust Indonesia kali ini, Siti Zuhro memberikan apresiasinya karena lembaga ini tidak hanya mengedepankan popularitas dan elektabilitas saja, melainkan bagaimana kinerja dari para capres potensial tersebut.
"Trust Indonesia ini melihat bagaimana pengalamannya, kapasitasnya, kompetensinya, integritasnya, terus leadership. itu bagus, tidak hanya kalau pemilu dilakukan saat ini, capres ini menang, saya rasa gak perlu survei seperti itu ya," tegasnya.
Sebagai informasi, Trust Indonesia menghabiskan dana tidak kurang dari Rp200 juta untuk melakukan survei key opinion leader tersebut. Foto: Tangkapan Layar
