KABARINDO,JAKARTA - Peristiwa bencana alam erupsi Gunung Semeru ikut menjadi perhatian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Karena hal inilah ia meminta seluruh jajaran pejabat Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran negara untuk membantu menangani dampak erupsi di Jawa Timur tersebut.
Dukungan APBN melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga disiapkan untuk menghadapi potensi bencana yang meningkat pada akhir dan awal tahun.
“Saya meminta jajaran Kemenkeu untuk bersiaga dalam mekanisme dukungan anggaran APBN maupun TKDD dalam menghadapi bencana alam yang berpotensi meningkat menjelang akhir tahun dan awal tahun,” ujar Menkeu dalam unggahan media sosial Instagram-nya, Minggu (05/12/2021).
Untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru, Kementerian Keuangan melalui program “Kementerian Keuangan Peduli” telah menyalurkan dana bantuan awal sebesar Rp100 juta. Bantuan tersebut dikoordinasikan oleh jajaran kantor vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Timur bekerjasama dengan satuan tugas bencana setempat.
Bantuan tersebut antara lain telah dibelanjakan untuk membeli beberapa barang yang dibutuhkan dan langsung disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.
Bantuan yang diberikan berupa terpal, alas kaki, pakaian, makanan, perlengkapan bayi, obat-obatan dan perlengkapan mandi.
Baca Juga: Jadi Tuan Rumah Presidensi G20, Indonesia Gencarkan Kembali Industri Pariwisata di Era New Normal
Selanjutnya dalam hal diperlukan, Kementerian Keuangan, termasuk Special Mission Vehicle (SMV) atau Badan Layanan Umum (BLU), akan memberikan bantuan kembali sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sebagai informasi, program “Kementerian Keuangan Peduli” merupakan sebuah program dari pegawai Kementerian Keuangan dalam kebaikan untuk mempererat hubungan sesama anak bangsa.
Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban atas musibah bencana yang terjadi di masyarakat. Dana yang digunakan Kementerian Keuangan Peduli berasal dari sumbangan sukarela pegawai di seluruh unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sumber: Kemenkeu
Foto: Kemenkeu
