KABARINDO, JAKARTA -- Serbia menolak menandatangani perjanjian damai dengan Kosovo melalui kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik. Keputusan tersebut dinilai sebagai itikad Beograd yang masih ingin menginvasi Pristina, ibu kota Kosovo. “(Serbia) ingin membiarkan opsi untuk menginvasi negara ini tetap terbuka,” kata Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti.
Berbicara pada diskusi panel di London yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir Inggris Chatham House mengenai masalah keamanan di Balkan Barat pada Selasa (13/2), Kurti mengatakan kehadiran Rusia di Balkan telah meningkat bantuan Serbia. Padahal penandatanganan perjanjian diplomatik antara Kosovo dan Serbia merupakan hal yang penting dan mendesak.
Menurut Kurti, fakta bahwa perjanjian tersebut belum ditandatangani sejauh ini merupakan tanda Serbia tidak memiliki itikad baik. Dia menambahkan bahwa Serbia atau sekutu Rusia itu tidak rela Balkan dikuasai Uni Eropa.
Dengan cara yang diambil Serbia saat ini, kata dia, akan menguntungkan Rusia dan upayanya untuk membagi kembali benua tersebut.
Diluncurkan pada 2011, Dialog Beograd-Pristina yang dipimpin oleh UE bertujuan untuk menemukan solusi perselisihan yang disepakati bersama dalam kerangka perjanjian yang mengikat secara hukum.
Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 2008, dan sebagian besar negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman dan Turki mengakuinya sebagai negara otonom. Namun Serbia masih menganggap Kosovo sebagai wilayahnya. Red dari berbagai sumber
