KABARINDO, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengambil langkah strategis dalam membenahi tata kelola olahraga nasional melalui deregulasi besar-besaran terhadap ratusan aturan yang dinilai tidak lagi efektif.
Langkah tersebut diumumkan Erick usai pertemuannya dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Jakarta, Jumat (17/4/2026). Dalam keterangannya, Erick menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi menjadi kunci untuk mempercepat implementasi kebijakan di lapangan.
Dari total 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora), kini hanya tersisa empat regulasi utama yang menjadi pilar baru pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga nasional. Keempat regulasi tersebut mencakup kepemudaan, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi, serta pengembangan industri olahraga termasuk sport tourism.
Menurut Erick, langkah ini bukan sekadar pemangkasan jumlah aturan, melainkan upaya menyusun kerangka kebijakan yang lebih tajam dan terarah. Ia menilai, kompleksitas regulasi sebelumnya justru kerap menghambat eksekusi program dan koordinasi lintas sektor.
Efisiensi tersebut juga tercermin dari penyederhanaan substansi aturan. Jumlah pasal yang semula mencapai sekitar 1.500 kini diringkas menjadi sekitar 600 pasal—berkurang hampir 60 persen. Bahkan, pada regulasi terkait peningkatan prestasi olahraga, jumlah pasal dipangkas drastis dari sekitar 700 menjadi hanya 200 pasal.
“Ini akan mempermudah pembinaan atlet dan mempercepat peningkatan prestasi di berbagai cabang olahraga,” ujar Erick.
Proses deregulasi ini sendiri merupakan hasil evaluasi internal Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yang kemudian diperkuat melalui konsultasi intensif dengan Kementerian Hukum. Erick menyebut pendampingan tersebut menjadi faktor krusial dalam memastikan reformasi berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian untuk menghindari tumpang tindih program yang selama ini kerap terjadi.
Dalam konteks ini, Kemenpora juga telah menjalin kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta merancang kerja sama lanjutan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi.
Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick memandang kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan terintegrasi sejak usia dini hingga level elite.
Dengan diberlakukannya empat regulasi baru tersebut, pemerintah optimistis dapat mempercepat transformasi ekosistem olahraga nasional—tidak hanya dalam peningkatan prestasi, tetapi juga dalam pengembangan industri olahraga yang kian menjanjikan.
Deregulasi ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa reformasi struktural di sektor olahraga tengah bergerak ke arah yang lebih adaptif, efisien, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan global.
