KABARINDO, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas) Perempuan, Andy Yentryani memetakan permasalahan atau kasus perempuan, khususnya yang bekerja di ranah publik, terutama intervensi pada masa Pemilu dan Pilkada 2024.
"Hal ini penting untuk menjadi dasar penanganan, sekaligus upaya preventif yang bisa dilakukan di lapangan," kata Andy disela diskusi ringan dengan sejumlah jurnalis, LBH Pers dan jaringan NGO Lokal yang ada di Makassar di Kantor Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) di Makassar, Rabu.
Pada kesempatan tersebut, Andy menggali beberapa isu terkait kebijakan dan masalah mengenai perempuan di masa Pemilu dan Pilkada 2024, khususnya yang dialami oleh jurnalis perempuan yang bekerja di ruang publik.
Hal itu dinilai penting untuk dikawal bersama, termasuk oleh media di Sulsel, karena perlu menjadi perhatian bersama, agar pemenuhan keamanan dan kenyamanan serta hak perempuan baik di perusahaan tempat dia bekerja kerja maupun di lapangan.
Berbagai keresahan dan tantangan yang dihadapi para jurnalis perempuan diutarakan dalam diskusi yang dihadiri jurnalis dari organisasi jurnalis nasional dan lokal menjadi catatan bagi pihak Komnas Perempuan.
Salah satunya, kerja jurnalistik tak bisa dipungkiri ada yang diintervensi dari bisnis dalam perusahaan media itu sendiri atau dari para mitra media selaku pengiklan atau memiliki saham di media tersebut.
Ketua AJI Makassar Didit Hariyadi mengemukakan, dari hasil pemantauan di lapangan, sudah selayaknya manajemen media dipisahkan antara redaksi pemberitaan dan unsur bisnis.
“Idealnya, dapur redaksi dan bisnis terpisah di perusahaan media, namun di Sulsel hampir tidak ada," ujarnya.
Selain itu, ada beberapa media yang kadangkala pemberitaannya diintervensi langsung oleh pemerintah maupun pihak yang telah melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan media bersangkutan.
Mengakhiri diskusi ringan tersebut, Andy menyerahkan buku berjudul Transformasi yang Tertunda kepada Ketua IJTI Makassar Ido dan Ketua AJI Makassar Didit.
