KABARINDO, PARIS – Dilansir dari Reuters, pengadilan tertinggi Prancis pada Rabu (2/3) menguatkan larangan penggunaan jilbab dan simbol-simbol agama lainnya bagi para pengacara saat di ruang sidang.
Keputusan itu merupakan yang pertama dan menjadi preseden bagi seluruh negara itu. .
Tampilan simbol-simbol agama yang mencolok adalah subjek emotif di Prancis dan keputusan pengadilan dapat memicu perdebatan nasional tentang apa yang disebut nilai-nilai inti sekularisme dan identitas Partai Republik menjelang pemilihan presiden bulan April.
Sarah Asmeta, seorang pengacara Prancis-Suriah berhijab berusia 30 tahun, menentang aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengacara Lille yang melarang penanda agama di ruang sidang itu sebagai diskriminatif.
Artikel terkait: Jilbab Sebabkan Pengacara Prancis Tak Boleh Ikuti Sidang
Dalam putusannya, Pengadilan Kasasi mengatakan larangan itu "diperlukan dan tepat, di satu sisi untuk menjaga independensi pengacara dan, di sisi lain, untuk menjamin hak atas pengadilan yang adil," dan bahwa melarang pemakaian simbol agama "bukan merupakan diskriminasi."
Asmeta mengatakan kepada Reuters bahwa dia terkejut dan kecewa dengan keputusan itu.
"Mengapa menutupi rambut saya menghentikan klien saya dari hak untuk mendapatkan percobaan gratis?" katanya. "Klien saya bukan anak-anak. Jika mereka memilih saya sebagai pengacara mereka, dengan kerudung saya, maka itu adalah pilihan mereka."
Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatakan Asmeta tidak boleh mengenakan hijab di ruang sidang.
Beberapa bulan setelah dia mengambil sumpah dan memasuki hukum sebagai pengacara magang, Dewan Pengacara Lille mengeluarkan aturan internalnya sendiri yang melarang tanda-tanda keyakinan politik, filosofis dan agama untuk dikenakan dengan pakaian di pengadilan.
Perdebatan Sengit
Putusan kasasi itu adalah kekalahan kedua bagi Asmeta, yang sebelumnya kalah di pengadilan banding pada tahun 2020.
Kasus yang diajukan Asmeta tersebut sempat memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat hukum.
Lebih dari tiga lusin pengacara dari Paris, di mana Dewan Pengacara telah memberlakukan larangan serupa, pada hari Senin (28/2) menulis surat terbuka yang menyerukan aturan nasional terhadap penutup kepala di ruang sidang.
"Kami, para pengacara, tidak menginginkan peradilan yang komunitarian dan obskurantis," tulis mereka dalam publikasi Prancis, Marianne.
Slim Ben Achour, seorang pengacara yang mengkhususkan diri dalam diskriminasi, tidak setuju dan mengatakan larangan seperti itu munafik.
"Tidak mungkin kami, pengacara, pembela hak-hak, atau setidaknya begitulah cara kami memandang diri kami sendiri, menghalangi wanita Muslim [berpraktik/bekerja]," katanya.
Simbol dan pakaian agama dilarang untuk pegawai negeri di Prancis karena prinsip "laïcité", atau sekularisme –pemisahan agama dari negara.
Asmeta mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk membawa perjuangannya ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.
***(Sumber dan foto: Reuters)
