KABARINDO, PARIS – Pengacara Prancis Sarah Asmeta dilarang oleh Dewan Pengacara setempat untuk mewakili klien di ruang sidang karena ia mengenakan jilbab.
Asmeta telah berjuang untuk membatalkan aturan itu, dan Rabu depan (2/3), pengadilan tertinggi Prancis akan mengadili kasusnya.
"Saya tidak dapat menerima gagasan bahwa di negara saya, untuk menjalankan profesi, yang saya mampu, saya harus menanggalkan [bagian dari] pakaian saya sendiri," kata Asmeta, 30, kepada Reuters.
Asmeta, yang berkebangsaan Prancis-Suriah, adalah orang pertama di keluarganya yang melanjutkan studi di bidang hukum. Dia juga orang pertama di sekolah hukumnya IXAD di kota utara Lille yang mengenakan jilbab.
Ketika dia akan mengambil sumpah dan memasuki profesi sebagai pengacara magang di tahun 2019, tidak ada undang-undang khusus yang mengatakan dia tidak bisa mengenakan jilbabnya.
Tetapi pada bulan-bulan setelah dia mengambil sumpah, Dewan Pengacara Lille mengeluarkan aturan internal yang melarang tanda-tanda keyakinan politik, filosofis dan agama untuk dikenakan dengan pakaian di pengadilan.
Asmeta menilai hal itu sebagai target dan diskriminatif.
Dia kalah dalam kasus di pengadilan banding pada tahun 2020, mendorong masalah ini ke pengadilan tertinggi, Pengadilan Kasasi.
Keputusan 2 Maret mendatang itu akan meletakkan dasar bagi Dewan Pengacara secara nasional, kata Jaksa Agung Patrick Poirret kepada pengadilan pekan lalu.
Simbol-simbol agama dan pakaian agama dilarang untuk pegawai negeri karena prinsip Prancis "laïcité" (sekularisme) - yang berarti pemisahan agama dan negara, tetapi ini tidak berlaku untuk profesional independen seperti pengacara.
Di Prancis, Muslim mewakili sekitar 6% dari populasi, menurut Observatory of Laïcité, banyak dari mereka berasal dari Afrika, Timur Tengah atau negara lain yang sebelumnya dijajah oleh Prancis.
***(Sumber dan foto: Reuters)
