Peranan pemimpin daerah melakukan reformasi birokrasi sangat penting untuk memenangkan persaingan global. Amanat undang-undang menyiratkan pemerintah pusat harus memastikan tata kelola pemerintah berjalan dengan baik dari pusat hingga daerah secara merata.Perkembangan setiap daerah tidak boleh terhambat karena tata kelola pemerintahan di daerah buruk.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menginginkan setiap pemimpin daerah menjadi pioner budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif dan profesional."Tuntutan dari dunia usaha dan masyarakat terhadap keterbukaan pengelolaan sistem pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik semakin kuat," ujar Menteri Syafruddin saat memberi pembakalan Ketua DPRD, Walikota, dan Bupati, di auditorium Badan Pengembangan SDM Kemendagri, Jakarta, Rabu (14/11).
Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pelayanan publik sudah menjadi keharusan saat ini. Perubahan yang cepat dalam sistem pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan kinerja sdm yang mampu berevolusi cepat untuk menggerakkan perubahan dalam birokrasi.
Reformasi birokrasi melalui manajemen perubahan dan manajemen pengetahun akan menghasilan sdm aparatur yang handal dan profesional. Pola kepemimpinan daerah yang tepat untuk mengembangkan kapasitas sdm aparatur akan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan daerah. "Pemimpin daerah menjadi coach dan motivator menyiapkan dan mengalokasikan sdm sesuai kebutuhan serta tugasnya," tegas Syafruddin.
Pemimpin daerah diharapkan terus mencari strategi yang tepat untuk memperluas akses layanan masyarakat hingga ke pelosok dengan melakukan redistribusi ASN yang tepat. Meningkatkan efektivits jalannya pemerintahan daerah dan menghilangkan praktik negatif saat proses prekrutan ASN.
Tujuannya birokrasi di Indonesia akan fokus untuk penguatan di berbagai sektor terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Kuncinya, pola pembinaan dan pengembangan sdm di daerah harus sejalan dengan pola pembangunan pusat. Karena penyelenggaraan birokrasi yang baik membutuhkan kualitas aparatur yang baik pula.
Menteri Syafruddin mengakui saat ini setiap lembaga negara, kementerian, dan pemerintahan di daerah telah menerapkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. Begitu pula dengan indeks reformasi birokrasi yang trendnya terus meninggkat. Terbukti dengan adanya peninggkatan kualitas pelayan terhadap publik.
Namun tidak boleh berpuas diri, karena pengembangan kompetensi aparatur harus terus berkelanjutan. Investasi dalam pengembangan sdm merupakan tanggungjawab para pemimpin daerah yang harus dijalankan. Sehingga ASN mampu menjadi penggerak reformasi birokrasi dan memastikan keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
