SEOUL - Dalam kunjungan kerjanya ke Korea Selatan (Minggu, 4/11) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin mengapresiasi salah satu inovasi pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang telah di-launching di KBRI Seoul oleh Presiden RI Joko Widodo pada bulan September lalu.
“Inovasi Pelayanan Publik ini patut direplikasi oleh KBRI lainnya,” puji Menteri Syafrudin.
Pelayanan Publik yang dimaksud adalah Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri yang dinamai Portal Peduli WNI. Portal yang dibangun Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2015 ini menyediakan sistem pelayanan tunggal bagi WNI di seluruh Perwakilan RI.
Portal ini merupakan kali pertama dalam sejarah, Indonesia memiliki satu standar layanan WNI dan satu data WNI di luar negeri. Melalui portal ini, Kementerian Luar Negeri akan memiliki sistem pelayanan WNI yang seragam di seluruh Perwakilan RI, terintegrasi dengan seluruh pusat data nasional terkait, dapat menerbitkan NIK di luar negeri dan dapat menerbitkan dokumen catatan sipil bagi WNI sebagaimana halnya WNI di dalam negeri. WNI juga memiliki opsi untuk mengajukan permohonan dokumen pelayanan secara daring.
Seoul dipilih menjadi tempat peluncuran sistem ini karena Korea Selatan merupakan salah satu negara dimana terdapat konsentrasi WNI dalam jumlah besar. Terdapat sekitar 40 ribu WNI di Korea Selatan yang sebagian besar bekerja sebagai pekerja migran di sektor formal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.161 WNI sudah melaporkan diri secara online sejak sistem ini pertama kali diuji coba awal akhir Juli 2018 lalu.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Tin Zuraida, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Komunikasi Dudy Purwagandhi, Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Imam Machdi, Sekretaris Deputi RB Kunwas Didid Noordiatmoko, Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran SDM Aparatur Adi Junjunan Mustafa, Kasubbag Perencanaan dan Koordinasi Kerja Sama Ajeng Ratih Liestiyorini, dan Analis Kebijakan Pertama Ahmad Fauzan Nurrahman.
