KABARINDO, JAKARTA - Tjahjo Kumolo menyampaikan dua alternatif yang bisa dilakukan instansi pemerintahan maupun kementerian di daerah aglomerasi Jabodetabek dalam penerapan kebijakan kerja dari rumah alias work from home (WFH).
Rekomendasi alternatif itu disampaikan sang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reofrmasi Birokrasi (Menpan RB) berkaitan dengan meinngkatnya angka kasus Covid-19 di Indonesia.
Alternatif pertama, Tjahjo mengatakan instansi pemerintahan di Jabodetabek dapat bekerja dari rumah hingga Senin (7/2/2022) guna memutus rantai penularan Covid-19 di kalangan pegawai ASN.
"Jika dihitung dengan Sabtu dan Minggu, tanggal 5 dan 6 Februari, maka menjadi empat hari (tak ada aktivitas di kantor). Itu cukup untuk waktu inkubasi virus kecuali rumah sakit atau Puskesmas dan layanan umum masyarakat," ia menjelaskan.
Untuk alternatif kedua, Tjahjo bakal mengizinkan pegawai ASN yang kerja di kantor hanya 10 persen dari total pegawai di masing-masing instansi pemerintahan di Jabodetabek.
"Hal ini masih sejalan dengan SE (Surat Edaran) Menpan RB yang mengatur di wilayah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 2 paling banyak 50 persen (kapasitas maksimal)," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Tjahjo juga mengimbau seluruh instansi pemerintahan di Jabodetabek untuk membatasi kunjungan tamu dan rapat secara fisik di kantor.
"Selain itu, saya meminta Kementerian dan Lembaga Negara serta Pemda se-Jabodetabek untuk memperketat masuknya tamu-tamu, melakukan pembatasan rapat fisik di kantor, serta meningkatkan penyemprotan atau disinfeksi kantor," ucapnya.
Pada sisi lain, angka penularan kasus Covid-19 di Indonesia pada Jumat (4/2/2022) mencapai 32.211 kasus.
Lima provinsi dilaporkan mengalami kenaikan kasus penularan, yaitu DKI Jakarta (13.379 kasus), Jawa Barat (7.690 kasus), Banten (4.370 kasus), Bali (1.789 kasus) dan Jawa Timur (1.679 kasus).
Sumber Berita: Antara
Foto: Antara
