KABARINDO, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato mengklaim Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu secara berimbang menangani pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh angka 4,5%-5,5% pada triwulan keempat, sedangkan pertumbuhan tahunan 2021 ditargetkan sebesar 3,7%-4%.
“Kuncinya adalah kebijakan fiskal dan moneter yang pas, serta kombinasi kerja sama antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam burden sharing, dan yang ketiga adalah reformasi struktural yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja,” jelasnya sebagaimana dikutip dari situs website kementerian.
Ia juga menyebutkan bahwa banyak lembaga internasional, termasuk Bank Dunia, yang mengapresiasi upaya Indonesia dalam menyeimbangkan penanganan COVID-19 dan PEN. Hal ini menjadi catatan tersendiri karena Indonesia sebagai negara berkembang mampu “berdiri sendiri” di tengah pandemi. Kredibilitas itu sangat membantu ketika Indonesia diamanatkan untuk memegang Presidensi G20 dan Indonesia akan bersama-sama negara anggota lainnya menentukan arah global ke depan.
“Pada G20 kali ini, negara-negara berkembang akan terwakili, karena Indonesia adalah Presidensi pertama dari kelompok negara berkembang. Kita juga mengundang negara yang menjadi Ketua Uni Afrika, yaitu Republik Demokratik Kongo, serta yang merepresentasikan pembangunan progresif di Afrika yaitu Rwanda. Prinsipnya di G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger, jadinya no one left behind,” tutur Airlangga.
Ada tiga agenda utama bagi Indonesia untuk digaungkan di G20, yang pertama yakni isu kesehatan dan peningkatan kapasitas. Indonesia mempunyai banyak model yang bisa dijadikan prototipe ke global. “Kita bisa menjaga dari sisi kesehatan dengan menjalankan PPKM dengan kekuatan Puskesmas, lalu proses vaksinasi dengan bantuan Posyandu dan TNI/Polri, dan keseluruhan integrasi sistem ini, negara lain tidak punya,” ujar Airlangga.
Kedua, dalam situasi pandemi telah berhasil on-board sebanyak 9 juta UMKM lokal. Dalam hal ini, digitalisasi terbukti menjadi akselerator dalam perekonomian, termasuk melalui inklusi keuangan. Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga pun menyampaikan tentang Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang ditargetkan menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem, di mana hal ini juga menjadi target dari negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo telah menargetkan 35 kabupaten/kota dari tujuh provinsi sebagai pilot project untuk program ini.
Indonesia juga akan membuat survei kemiskinan (susenas) mini di Desember 2021 ini, dengan tujuan untuk mengkalibrasi program berikutnya dalam penanganan kemiskinan. Di Januari 2022, Pemerintah akan mengevaluasi semua Program Perlinsos, kemudian mengkalibrasi di Februari 2022, dan di Maret 2022 akan dilakukan susenas yang sesungguhnya.
Selanjutnya, ketiga, Indonesia akan membahas mengenai transisi energi. Menko Airlangga menuturkan, penting bagi Indonesia untuk menuju zero emission. Caranya, Indonesia harus menentukan bauran energi sendiri. “Jadi dalam situasi seperti ini, kita harus membuat prototipe yang jelas, sehingga kita bisa membuat kebijakan seperti yang diminta Bapak Presiden yaitu down to earth atau bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Dukungan UMKM
Pemerintah juga terus memberikan prioritas terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk pada 2022. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp225,23 triliun dalam bentuk Dukungan UMKM dan Korporasi serta Insentif Usaha. Hingga 3 Desember 2021, anggaran Program PEN sudah terserap Rp513,17 triliun (68,9%).
Dengan adanya pertumbuhan yang terus positif, pemerintah tetap optimis untuk mencapai target jangka panjang perekonomian Indonesia untuk keluar dari middle income trap, dan mencapai Indonesia Maju di 2045. “Pemerintah mendorong hilirisasi terus berjalan, termasuk di industri kelapa sawit. Ini menjadi salah satu andalan ekspor, menyusul industri baja dan nikel,” kata Airlangga. (Sumber Foto: Kementerian Perekonomian)
