RUMAH SUBSIDI : Salah satu perumahan subsidi di Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berkat dukungan BTN, masyarakat mulai dari buruh hingga profesional kini semakin mudah memiliki rumah. (FOTO : KABARINDO.COM/ANTON C).
___________
PASURUAN -- Bagi seorang buruh, upah bulanan ibarat nafas yang harus diatur dan dijaga agar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga ujung bulan. Di tengah himpitan biaya hidup, menyisihkan dana untuk uang muka (DP) rumah seringkali dianggap sebagai kemewahan yang mustahil. Namun, PT Bank Tabungan Negara, Tbk. (BTN) mengubah kemustahilan itu menjadi kenyataan.
Husni (33), sedang santai menunggu bedug maghrib ditabuh di teras rumahnya Griya Bangil Asri, Pasuruan, kemarin. Selama Ramadan, Husni kebagian shift malam. Pria kelahiran 1993 itu sudah delapan tahun bermukim di perumahan subsidi itu. “Meskipun rumah subsidi,tapi kualitasnya baik dan lokasinya strategis. Dulu saya menumpang di rumah orang tua di dusun Glanggang Kecamatan Beji. Karena ada KPR BTN yang terjangkau, saya putuskan membeli rumah,”ungkapnya kepada Kabarindo.com.
Husni bekerja di pabrik PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. di Beji, Pasuruan di bagian pergudangan. Jarak tempat tinggalnya dengan lokasi kerjanya sekitar 10 kilometer. “Meski dulu gaji pas-pasan, saya bersyukur bisa mendapatkan KPR dari BTN 2018 silam untuk tenor 10 tahun dengan harga rumah Rp130 juta,”kenangnya.
Salah satu tantangan terbesar buruh seperti Husni adalah profil risiko yang ditetapkan perbankan yang sering dianggap ketat. Namun, BTN hadir dengan program KPR Bersubsidi (FLPP) yang dirancang khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Para buruh tidak perlu lagi cemas dengan fluktuasi ekonomi global karena bunga dipatok rendah (sekitar 5%) hingga masa tenor berakhir. Dengan uang muka atau down payment (DP) mulai dari 1%, hambatan modal awal yang sering menyurutkan niat beli rumah pun runtuh. “Pada 2018 saya membayar DP Rp1,7 juta dengan tenor 10 tahun, cicilan yang harus saya bayarkan sebesar Rp1,3 juta per bulan,”kata Husni.
Husni, kini dikarunia seorang buah hati setelah delapan tahun merajut mahligai rumah tangga. Istrinya, hanya seorang ibu rumah tangga yang mengurus anaknya. “Gaji saya sedikit diatas UMR,”ungkapnya. Di Kabupaten Pasuruan, upah untuk buruh ditetapkan Rp5,1 juta per bulan. Husni sendiri memiliki penghasilan Rp5,7 juta per bulan. “Jika lembur, bisa hampir dua kali lipat. Sekitar Rp10 juta, tetapi tidak setiap bulan,”tuturnya.
Dengan penghasilan sebesar itu, Husni mengaku cukup untuk menghidupi keluarganya. Termasuk membayar cicilan KPR rumahnya. “Cicilan saya tinggal 30 blan lagi. Saya tidakpernah telat melakukan pembayaran, karena petugas BN selalu mengingatkan. Mpembayaran saya lakukan dengan mengakses aplikasi Bale by BTN,”cetusnya.
Husni mengaku, di usianya yang masih 33 tahun, dirinya memiliki impian untuk memiliki rumah lebih besar lagi di segmen komersial. “Ada keinginan itu, dan saya berencana untuk mengajukan KPR lagi ke BTN. Selain persyaratannya mudah, juga cicilannya murah,”tutupnya. Di Griya Bangil Asri, ada lima orang buruh pabrik mie Indofood yang mendapatkan fasilitas KPR dari BTN.
BTN mendukung inklusi masyarakat hingga daerah untuk memiliki rumah. (FOTO : KABARINDO.COM/ANTON C).
________
Tak hanya Husni, kemudahan yang dihadirkan BTN juga dirasakan Zakaria (30), pekerja di pabrik alat musik di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) pasuruan. Bagi Zakaria, berkat bantuan BTN lah dirinya kini bisa memiliki rumah impiannya di Grand Mutiara, Bangil, Pasuruan. Masa cicilan hingga 20 tahun membuat besaran angsuran seringkali lebih murah daripada biaya kontrak rumah atau kos-kosan. “Untuk kos saya harus bayar Rp700 ribu per bulan. Sedangkan cicilan rumah ke BTN Rp1,2 juta dengan DP hanya Rp15 juta, saya lebih memilih cicil rumah saja,”katanya.
Zakaria baru tahun lalu menikah, dan impian besarnya adalah membesarkan buah hatinya secara mandiri. “Istri belum bekerja, tetapi panghasilan saya alhamdulillah cukup untuk membayar cicilan dan untuk ditabung,”urainya.
Banyaknya para buruh yang bisa memiliki rumah, karena disokong “senjata rahasia” dari BTN. BTN menyodorkan “senjata rahasia” bagi kaum buruh untuk memiliki rumah impian melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT). Program ini memungkinkan buruh yang telah menjadi peserta aktif untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan dengan bunga yang jauh lebih kompetitif.
Erlinda, karyawan BTN Cabang Pasuruan kepada Kabarindo.com mengungkapkan, saat ini banyak buruh yang bisa mengakses KPR BTN. Dengan program rumah subsidi dari pemerintah, ribuan buruh kini memiliki rumah di pasuruan. “Harganya murah dengan cicilan tetap,”katanya. Untuk mengajukan KPR rumah subsidi, usia minimal 18 tahun. Sebelum mengajukan kredit, para buruh harus melalui serangkaian proses BI Checking yang merupakan aturan yang ditetapkan oleh regulator. “Untuk rumah non subsidi ada KPR Gaesss for Millennial,”kata Erlinda. KPR Gaesss for Millennial sendiri, merupakan olusi pembiayaan hunian dari Bank BTN untuk usia 21-40 tahun. Menawarkan DP mulai 0-1%, suku bunga ringan mulai 1,99% (fix 1 tahun untuk developer tertentu), tenor hingga 30 tahun, dan cicilan berjenjang atau ringan di awal. Program ini memudahkan milenial memiliki rumah non-subsidi dengan pengajuan online via aplikasi BTN Properti.
Anak-anak bermain di perumahan yang dibiayai fasilitas KPR BTN. (FOTO : KABARINDO.COM/ANTON C).
Program Perumahan Pemerintah
Pemerintahan Presiden Prabowo meluncurkan inisiatif Program 3 Juta Rumah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini dibesut untuk mengatasi backlog perumahan. Program ini terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan/pesisir, yang dipadukan dengan kebijakan subsidi bunga KPR 5%, penyederhanaan perizinan, dan pemanfaatan tanah wakaf atau aset negara. Program ini menyasar pekerja informal, guru, dan buruh dengan fokus rumah bersubsidi.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan nasional masih mencapai 9,9 juta unit. Artinya, hampir 10 juta rumah tangga di Indonesia tidak memiliki hunian milik sendiri. Angka ini bisa jauh lebih besar jika memperhitungkan pertumbuhan jumlah keluarga baru dan kelayakan tempat tinggal hingga 2025.
Sedngkan backlog masyarakat yang memiliki rumah sendiri, tetapi tidak layak huni sekitar 26 juta. Total 26,9 juta backlog ini yang diselesaikan melalui Program 3 Juta Rumah itu.
Program 3 Juta Rumah menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam misi pembangunan infrastruktur sosial dan pemerataan kesejahteraan. Program ini tidak hanya menyasar pada aspek fisik berupa rumah, tetapi memiliki dimensi strategis dalam menggerakkan ekonomi nasional. Melalui Keenterian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah mengakselersi realisasi pembangunan rumah terjangkau bagi masyarakat.
Tahun ini, di Batang, Jawa Tengah ada 62 ribu rumah yang akan diresmikan Pfresiden Prabowo Subianto pada Juli 2026. Sedangkan di Jawa Timur sebanyak 71 ribu rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, Presiden Prabowo sudah dua kali menghadiri peresmian rumah subsidi, masing-masing di Bogor sebanyak 26 ribu unit dan di Serang sebanyak 50 ribu unit pada 2025 lalu. “Capaian pembangunan rumah subsidi pada 2025 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Biasanya, realisasi pembangunan berada di kisaran 220 ribu unit per tahun. Namun pada 2025, jumlahnya mencapai 278 ribu unit,”tegas Maruarar, Rabu (25/2/2026).
Perumahan di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. (FOTO :KABARINDO.COM/ANTON C).
_________
Untuk 2026, pemerintah menaikkan target menjadi 350 ribu unit rumah subsidi. Target tersebut akan dicapai melalui kolaborasi dengan pengembang, perbankan, serta pemerintah daerah, terutama dalam percepatan perizinan.
Menteri PKP juga menjelaskan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Maruarar menyebut program senilai Rp130 triliun ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
Selain mendukung sektor suplai, KUR perumahan ini juga menyasar sisi permintaan dengan menyokong pelaku usaha mikro di bidang hunian. Maruarar menilai kebijakan ini akan membuka peluang luas bagi masyarakat kecil yang berusaha di rumahnya untuk turut meningkatkan kesejahteraan. Maruarar juga menegaskan bahwa program KUR perumahan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian. Menteri PKP menyebut terobosan ini lahir berkat dukungan berbagai pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan KUR melalui perbankan.
Sedangkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak para kepala daerah untuk memanfaatkan peluang dari program ini dalam membantu masyarakat. "Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (25/2/2026).
Mendagri menegaskan, Kemendagri berkomitmen terus mendukung implementasi program tersebut, salah satunya melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pengamat ekonomi Salamuddian Daeng menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membuktikan janjinya untuk membangun rumah secara besar-besaran melalui program tiga juta rumah. “Pada 2026, kuota rumah subsidi dinaikkan hingga 45,5%,”katanya. Dia menambahkan, pembangunan rumah subsidi merupakan agenda pembangunan paling inklusif karena akan melibatkan 184 sub sektor lain, dan dengan mampu menyerap jutaan tenaga kerja secara langsung.
“Tahun 2026 pemerintah juga menaikkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menjadi 400 ribu rumah, naik 800% dari 45 ribu rumah pada tahun 2025. Pemerintah juga melanjutkan program pemulihan 7000-an kawasan kumuh dan bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) bagi rumah subsidi,”katanya.
BTN Memegang Peran Krusial
Pemenuhan kebutuhan perumahan tentu harus melibatkan lembaga pembiayaan dalam hal ini perbankan. Disinilah BTN memiliki peran krusial. Ibarat permainan sepakbola, BTN bertindak sebagai “playmaker” yang mengatur sebuah permainan. Tahun ini, BTN tancap gas dengan menargetkan penyaluran 210.000 unit KPR subsidi pada tahun 2026, naik di atas 10% dibanding tahun sebelumnya, guna mendukung program 3 juta rumah. Target ini mencakup 140.000 unit konvensional dan 73.000 unit syariah, dengan fokus pada perluasan akses pekerja informal dan optimalisasi kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan, sebagai kontributor terbesar dalam penyaluran KPR, BTN memperkuat posisinya dalam mendukung visi strategis pemerintah melalui program Tiga Juta Rumah. Dengan target sasaran pelaku sektor informal yang sebelumnya dianggap unbankable, BTN berupaya mendobrak batasan aksesibilitas finansial.
Pemerintah sendiri, meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) pada Oktober 2025 lalu. Inisiatif ini hadir sebagai solusi fundamental bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor informal yang selama ini menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pembiayaan hunian bersubsidi. "Program KPP ini menjadi jawaban bagi pelaku UMKM dan sektor informal yang selama ini kesulitan menembus kriteria administrasi perbankan konvensional. Kami optimis inisiatif ini akan memperluas cakrawala kepemilikan rumah di Indonesia," ujar Nixon beberapa waktu lalu.
Nixon menegaskan, KPP merupakan evolusi dari program KUR Perumahan. Program ini secara spesifik dirancang untuk mengakomodasi karakteristik finansial para wiraswasta yang berbeda dengan pekerja formal berpenghasilan tetap (fixed income). Satu hal yang membedakan KPP dengan skema FLPP adalah struktur subsidinya. Nixon menjelaskan, KPP menawarkan model bisnis yang lebih berkelanjutan bagi perbankan tanpa membebani masyarakat. Masyarakat tetap menikmati bunga rendah yang dipatok sebesar 6%. Sedangkan BTN menerima subsidi bunga dari negara sebesar 5% hingga 5,5%. Menurut Nixon, hal itu memberikan margin yang lebih baik bagi BTN, sehingga memotivasi BTN untuk lebih agresif melakukan penetrasi pasar di berbagai daerah.
Pada 2026, KPP diproyeksikan menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan kredit BTN.
Dari sisi kinerja dan dukungan kepada sektor perumahan, Nixon mengungkapkan, realisasi penyaluran kredit perumahan BTN sejak 1976 hingga Desember 2025 mencapai 5.976.874 unit rumah di seluruh Tanah Air. Dari jumlah tersebut penyaluran KPR subsidi tercatat 4,4 juta unit dengan nilai Rp300,99 triliun. Rinciannya, KPR subsidi konvensional sebanyak 4,06 juta unit senilai Rp258,27 triliun dan KPR subsidi syariah 338.097 unit dengan plafon Rp42,72 triliun.
Penghuni perumahan subsidi yang dibiayai KPR BTN. (FOTO : KABARINDO.COM/ANTON C)
_______________
Selain pembelian rumah, BTN juga menyediakan Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR) yang mencapai 262.876 unit dengan nilai Rp35,5 triliun. Capaian ini semakin menegaskan peran BTN dalam mendukung kepemilikan hunian bagi masyarakat Indonesia.
“Sedangkan segmen non-subsidi, kami telah menyalurkan 1,3 juta unit rumah senilai Rp218,57 triliun. Terdiri atas KPR non-subsidi konvensional 1,18 juta unit senilai Rp191,46 triliun dan KPR non-subsidi syariah 125.410 unit dengan nilai Rp27,1 triliun,”tegas Nixon.
Angka-angka yang disebutkan Nixon bukanlah sekadar klaim. Karena para pengembang pun mengakui peran krusial BTN dalam menyokong industri perumahan nasional, termasuk rumah non subsidi. “Kaami bekerjasma dengan banyak bank, termasuk BTN untuk rumah-rumah yang kami kembangkan di Jabodetabek, Jawa Timur maupun derah lainnya,”ujar Direktur PT Bumi Serpog Damai Hermawan Wijaya kepada Kabarindo.com, Rabu (25/2/2026).
Dia menambahkan, sebagai bagian dari Sinar Mas Land, BSD mendapatkan privellege berupa disbursement loan dari BTN, sehingga proses serah terima rumah menjadi lebih cepat. “Terlebih bagi kalangan milenial atau gen Z yang memiliki double income, semakin mudah mengakses perumahan non subsidi,”ungkapnya.
Sedangkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menilai, BTN memiliki peran vital dan menjadi pilar utama pembiayaan perumahan nasional. “ BTN konsisten melayani masyarakat dalam mewujudkan hunian impian, tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha penyedia perumahan,”tegasnya.
Joko menambahkan, kontribusi BTN sangat nyata dalam menopang ekosistem sektor properti. Dukungan pembiayaan yang berkelanjutan membuat roda industri perumahan tetap bergerak dan berdampak pada perekonomian nasional.
“Transformasi yang dilakukan BTN dalam meningkatkan kualitas layanan akan memperkuat peran BTN ke depan sekaligus mendorong kontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional,”tutupnya.
Di usianya yang ke-76 BTN terus bertransformasi dengan perubahan zaman. Tidak hanya fokus pada pembiayaan perumahan, tapi juga gaya hidup dan bisnis dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, pendekatan berbasis ekosistem menjadi langkah strategis untuk memperluas peluang pertumbuhan sekaligus memperkuat struktur industri. Kolaborasi menciptakan keseimbangan antara ekspansi dan stabilitas, serta mendorong kreativitas dan keberlanjutan usaha.
"Kami meyakini bahwa pertumbuhan yang sehat bukan hanya soal angka, tapi tentang kualitas. Tentang bagaimana model bisnis dibangun dengan fondasi yang kokoh, tata kelola yang baik, serta kesiapan menghadapi berbagai dinamika ekonomi," tegasnya dalam keterangan tertulis
Industri perumahan, lanjut dia, merupakan sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karenanya, membutuhkan ketahanan jangka panjang dan inovasi yang terukur. BTN terus mendorong terciptanya hunian yang nyaman dan terjangkau, model bisnis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta kolaborasi yang memperkuat daya saing industri nasional. "Rumah yang dibangun hari ini harus tetap relevan dan bernilai di masa depan, baik bagi penghuninya maupun bagi ekosistem ekonomi secara keseluruhan," ungkap Setiyo.
Kisah Husni dan Zakaria di Pasuruan dan beragam upaya yang dilakukan BTN itu merupakan bukti nyata bahwa tembok penghalang bagi buruh untuk memiliki hunian kini telah runtuh. Melalui sinergi program Tiga Juta Rumah, BTN membuktikan perannya,tak sekadar sebagai lembaga pembiayaan, melainkan mesin penggerak inklusi yang mengubah standar hidup masyarakat bawah.
Transformasi BTN di usia ke-76 tahun juga menandai evolusi besar, dari bank konvensional menjadi bank dengan ekosistem digital yang adaptif. Dengan menyasar sektor informal yang selama ini unbankable melalui KPP dan memanjakan milenial lewat aplikasi digital, BTN mendobrak stigma kaku perbankan, dan memastikan bahwa bagi buruh pabrik hingga profesional, memiliki rumah bukan lagi mimpi.
