KABARINDO, JAKARTA - Anggota DPR RI Marinus Gea mengemukakan bahwa Kabupaten Kepulauan Nias telah memenuhi persyaratan secara administratif dan geografis untuk menjadi provinsi baru di Indonesia.
"Persyaratan administrasi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah terpenuhi sehingga tidak ada alasan lagi tidak memberikan kesempatan membangun Nias menjadi provinsi baru," kata Marinus Gea dalam "Dialog Menakar Peluang Kepulauan Nias Menjadi Provinsi Melalui Pariwisata" di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan melalui kegiatan diskusi ini diharapkan dapat menghitung peluang potensi pariwisata yang dimiliki Nias untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
"Kami melakukan pendataan dan mendorong percepatan pembangunan Nias menjadi sebuah provinsi baru," kata dia.
Ia mengatakan, Kepulauan Nias memiliki beragam potensi, mulai dari potensi bahari, pariwisata, budaya dan lainnya.
"Kami berharap terus ada pengembangan meski sudah dilakukan pemerintah dan ini harus terus dilakukan agar pariwisata ini menjadi tonggak untuk percepatan pembangunan," kata dia.
Ia mengatakan, sejak 2016 pemerintah daerah sudah meluncurkan "Nias Kepulauan Impian" yang targetnya meningkatkan pembangunan pariwisata secara berkesinambungan.
Menurut dia, Nias sampai hari ini terus berkembang dan wisatawan banyak hadir. Kemudian tempat-tempat wisata berkembang dan dibangun walaupun memang sangat terbatas karena keterbatasan anggaran dan investasi.
"Nias jarang dilirik investor karena terpisah dari Pulau Sumatera dan diskusi ini menjadi bagian promosi agar investor bisa datang lebih banyak dan bisa membangun secara lebih cepat," kata dia.
Selain itu, Nias ini daerah terisolir dari fasilitas transportasi karena tidak terhubung dengan darat. Dia berharap dukungan pemerintah memberikan perhatian dalam bentuk menjadikan sebuah provinsi agar persoalan yang ada dapat terselesaikan.
Menurut dia, dalam pengembangan wacana ini tentu perlu dilakukan kajian dan diskusi. Hari ini pihaknya bersama Gerakan Pemuda Pelopor Pro Pembangunan Kepulauan Nias (GP4KN) melakukan diskusi untuk mematangkan persiapan tersebut.
"Melalui diskusi ini muncul isu dan kajian untuk mendukung langkah tersebut sehingga wacana ini dapat direalisasikan pemerintah," kata
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.
