Oleh : Hasyim Arsal Alhabsi, Direktur Dehills Institute
Dalam sebuah negara yang sedang berjuang membangun kemandirian energi, skandal penipuan oplosan yang melibatkan badan di bawah Pertamina bukan sekadar kejahatan ekonomi, tetapi sebuah pengkhianatan yang menjijikkan. Ini bukan hanya soal penipuan bahan bakar, tetapi ancaman terhadap kepercayaan masyarakat, kestabilan ekonomi, dan bahkan kedaulatan negara. Pertamina, sebagai BUMN strategis, bukan hanya perusahaan, tetapi simbol kemandirian energi Indonesia. Maka, jika benar ada mafia yang sengaja merusak citra Pertamina demi kepentingan pesaing, ini bukan sekadar korupsi—ini adalah sabotase terhadap kepentingan nasional.
Ketika kejahatan ekonomi sudah mencapai level ini, kita tidak bisa lagi melihatnya sebagai tindakan individu atau kelompok kecil. Ini adalah kerja mafia yang bermodal besar, yang memiliki jaringan luas, baik di sektor bisnis maupun birokrasi. Mereka tidak hanya bermain di level teknis, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang mampu menghambat upaya penegakan hukum. Kita sudah sering melihat bagaimana kasus besar bisa tiba-tiba menguap tanpa penyelesaian, atau malah pelakunya tetap bebas dengan kekuatan modal dan perlindungan politik.
Ini yang harus diwaspadai dalam kasus oplosan ini. Jika benar ada upaya merusak citra Pertamina dari dalam, siapa yang paling diuntungkan? Bisa jadi, pesaing-pesaing Pertamina, baik dari dalam maupun luar negeri, sedang bermain di belakang layar. Jika demikian, ini adalah perang ekonomi yang harus dihadapi dengan kekuatan penuh oleh negara.
Jika kasus ini tidak diusut tuntas, maka Pertamina akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Produk-produknya akan dipandang sebelah mata, dan masyarakat bisa beralih ke produk lain yang dianggap lebih kredibel. Ini akan menjadi pukulan besar bagi industri energi nasional.
Lebih buruk lagi, jika mafia ini dibiarkan hidup, mereka akan semakin berani. Kejahatan semacam ini bisa berkembang menjadi permainan yang lebih luas—dari manipulasi harga BBM, penyelundupan, hingga kebocoran sumber daya negara yang lebih besar. Dan ketika mafia ini sudah berakar kuat, mereka tidak akan mudah diberantas, bahkan oleh pemimpin yang paling kuat sekalipun.
Presiden Prabowo Harus Turun Tangan
Ini bukan sekadar masalah hukum biasa. Ini adalah ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Presiden Prabowo harus turun tangan langsung. Negara tidak boleh kalah oleh mafia yang bermain dengan modal besar. Kita membutuhkan investigasi yang transparan, tegas, dan tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat, dari level bawah hingga pejabat tinggi, harus dihadapkan ke meja hukum.
Lebih dari itu, perlu ada reformasi sistem di dalam Pertamina dan badan-badan terkait untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Transparansi dalam distribusi dan pengawasan harus diperketat, teknologi pemantauan harus ditingkatkan, dan yang terpenting, aparat penegak hukum harus bekerja tanpa intervensi politik.
Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia yang merugikan rakyat. Ini adalah ujian besar. Jika ia mampu menuntaskan kasus ini, maka ini akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintahannya tidak hanya berjanji, tetapi bertindak tegas terhadap segala bentuk penghianatan terhadap negara.
Sebaliknya, jika kasus ini dibiarkan berlalu tanpa penyelesaian yang jelas, maka ini akan menjadi preseden buruk. Mafia akan semakin berani, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan, dan pada akhirnya, negara yang akan menanggung akibatnya.
Kasus ini bukan hanya tentang oplosan bahan bakar. Ini adalah simbol dari pertarungan antara negara dan mafia ekonomi. Jika kita membiarkannya, maka kita sedang membuka pintu bagi kehancuran yang lebih besar. Sebaliknya, jika kita mampu menuntaskannya, maka ini akan menjadi awal dari era baru, di mana kepentingan nasional tidak bisa lagi dikendalikan oleh segelintir orang yang bermain di balik layar.
Presiden Prabowo harus turun tangan, dan rakyat harus mendukung penuh upaya pemberantasan mafia ini. Jika kita ingin melihat Indonesia yang lebih berdaulat dan bebas dari permainan kotor, maka inilah saatnya bertindak.
