KABARINDO, JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju, ada tiga pondasi yang harus diwujudkan.
Pertama adalah membasmi korupsi, digitalisasi dalam pemerintahan, serta melipatgandakan anggaran negara untuk mewujudkan pelayanan berkualitas. Adapun sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan dijelaskan Ganjar, misalnya digitalisasi urusan tender.
Kemudian, mengenai pelayanan masyarakat, maupun perpajakan untuk menghilangkan celah tindak pidana korupsi. Ganjar pun menceritakan pengalamannya ketika menjabat Gubernur Jawa Tengah, bahwa dirinya menerapkan aplikasi keuangan dan terbukti mampu mencegah kebocoran anggaran hingga Rp1,2 triliun melalui e budgeting dan e-planning.
Hal tersebut diungkapkan Bacapres yang diusung Partai Perindo itu dalam acara 'Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia' yang diadakan Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu 17 September 2023 lalu.
Sementara Pengamat Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta Y. Sri Susilo tak memungkiri bahwa gagasan yang dilontarkan Ganjar Pranowo berhasil mencegah kebocoran uang negara sebesar Rp1,2 triliun. Ia pun mendukung adanya digitalisasi dalam pemerintahan.
"Seperti yang terjadi pada 2018, GRMS Jateng berhasil mencegah kebocoran anggaran Rp1,2 triliun. Terbesar secara nasional saat itu. Anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena dialokasikan pada yang lebih bermanfaat," kata Susilo dalam keterangannya, (24/9/2023).
GRMS atau Government Resources Management System diketahui merupakan bangunan sistem aplikasi terintegrasi Pemprov Jateng yang bermuara pada integrasi antardata di dalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan sistem pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan.
Sehingga membuat sistem manajemen sumber daya pemerintah yang terintegrasi dan terpusat. Sistem tersebut digunakan instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola dan memonitor sumber daya pemerintah agar lebih efektif dan efisien.
GRMS memudahkan instansi pemerintah mengambil keputusan, serta memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah karena sistem ini terintegrasi dan terpusat. Selain itu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah, dan memperkuat upaya pencegahan korupsi dan penyelewengan di Jateng.
Elemen penting dari GRMS Provinsi Jateng sendiri meliputi e-Budgeting, merupakan aplikasi penganggaran yang memungkinkan instansi pemerintah untuk mengelola anggaran secara terintegrasi dan real time, mempercepat proses perencanaan anggaran, dan meminimalkan kesalahan.
E-Planning, aplikasi perencanaan yang membantu instansi pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu untuk mempercepat proses perencanaan. E-Procurement, aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Selain itu, juga meminimalisasi risiko tindakan korupsi dan penyelewengan.
Susilo menambahkan, bahwa GRMS merupakan inovasi yang sudah dijalankan Ganjar Pranowo. Kemudian, berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan kebermanfaatan anggaran.
"Misal dimanfaatkan untuk membangun jembatan, jalan, atau pasar. Dampaknya bisa menumbuhkan simpul-simpul perekonomian baru. Pertumbuhan ekonomi otomatis terdorong," ujarnya.
Jateng menjadi transparan dan akuntabel dengan GRMS. Dengan mengedepankan transparansi anggaran sebagai skala prioritas, hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Secara mikro sistem ini mampu mencegah kebocoran anggaran. Sehingga APBD Jateng bisa terdistribusi secara optimal guna kepentingan masyarakat," tuturnya.
