KABARINDO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang untuk diperiksa sebagai saksi pada Rabu (15/12/2021).
Haiyani diperiksa terkait dengan kasus duaaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015 yang melibatkan mantan Sekda Kota Dumai/mantan Kadis PU Kabupaten Bengkalis 2013-2015 M Nasir (MNS).
"Hari ini, bertempat di Gedung KPK Merah Putih, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka MNS, sebagai berikut Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (15/12/2021).
Sebelumnuya, KPK pada 17 Januari 2020 telah mengumumkan 10 tersangka baru dalam kasus empat proyek jalan di Kabupaten Bengkalis tersebut.
Tiga tersangka adalah M Nasir dan dua orang kontraktor Handoko Setiono (HS) dan Melia Boentaran (MB) dalam proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak kecil (multiyears) di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp156 miliar, KPK menetapkan tiga tersangka.
Kemudian ada M Nasir, Tirtha Adhi Kazmi (TAK) selaku PPTK serta empat kontraktor masing-masing I Ketut Suarbawa (IKS) Petrus Edy Susanto (PES), Didiet Hadianto (DH), dan Firjan Taufa (FT) terkait proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp126 miliar. Adapun yang menjadi tersangka
Selanjutnya adalah proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (multiyears) Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp152 miliar yang menetapkan M Nasir dan Victor Sitorus (VS) selaku kontraktor sebagai tersangka
Terakhir, proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (multiyears) Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp41 miliar. M Nasir dan Suryadi Halim alias Tando (SH) selaku kontraktor ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek tersebut.
Total kerugian keuangan negara akibat empat kasus tersebut kurang lebih sebesar Rp475 miliar.
Terhadap 10 tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sumber berita: Antara
Foto: Antara
