KABARINDO, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah agar menggunakan pendekatan humanis dan persuasif dalam penyelesaian masalah di Desa Wadas, Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah.
"Kami minta tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan, namun mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif, serta berbasis sikap dan kebutuhan warga," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam keterangan tertulis, Jumat (11/2/2022).
Hal itu disampaikan saat mengunjungi Jawa Tengah untuk meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perihal kondisi di Desa Wadas.
Beka meminta agar pemerintah bisa mengevaluasi pendekatan mereka terhadap masyarakat Wadas agar permasalahan bisa menemukan titik temu.
Menghormati Prinsip HAM
Dalam kesempatan itu Komnas HAM juga meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan solusi penyelesaian masalah dengan menghormati prinsip-prinsip HAM.
Dalam pertemuan itu sendiri dihadiri langsung oleh Ganjar Pranowo dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Imam Aziz.
Sebelumnya, seperti diketahui terjadi kericuhan di Desa Wadas pada Selasa (8/2/2022).
BACA JUGA: Fakta Menarik Rosé BLACKPINK yang Sedang Ulang Tahun yang ke-25
Kerusuhan itu terjadi ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lahan. Keributan terjadi karena pengukuran lahan tersebut tidak mendapat persetujuan dari warga setempat.
Namun demikian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan pengukuran tanah di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terus berlanjut.
Lahan di Desa Wadas sendiri aka akan dijadikan sebagai tambang batuan andesit untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener.
Nantinya, kelanjutan pengukuran lahan akan dilakukan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan persuasif dan dialogis.
Sumber/Foto: Antara/Istimewa
