Jakarta, Kabarindo - Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengeluarkan rekomendasi untuk melarang penggunaan masjid sebagai sarana kegiatan politik praktis untuk kepentingan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meski begitu, DMI mendukung sepenuhnya proses demokrasi yang aman, damai, dan demokratis.
Demikian satu dari tujuh rekomendasi Rapat Kerja Nasional pertama (Rakernas I) DMI yang dibacakan Ketua Panitia Pengarah Rakernas I PP DMI, Kiai Haji Manan Abdul A Ghani, di Hotel Grand Sahid, Jakarta 25 November 2018.
Rakernas I DMI yang diikuti sekitar 250 orang pengurus pusat, daerah dan badan-badan otonom DMI ini berlangsung selama tiga hari, dan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DMI. Hadir dalam penutupan itu antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, yang juga Wakil Ketua Umum DMI, serta Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara yang merupakan salah satu pengurus pusat DMI.
Selain soal rekomendasi larangan penggunaan masjid sebagai sarana berpolitik praktis, Rakernas DMI juga mengeluarkan rekomendasi soal-soal internal seperti penguatan konsolidasi menyeluruh dan percepatan implementasi dan penajaman program DMI, kaderisasi dan suksesi kepemimpinan di semua tingkatan organisasi itu, dan lain-lain.
Seusai pembacaan rekomendasi, Wakil Ketua Umum DMI, Syafruddin juga mengukuhkan dua badan otonom yang bernaung di bawah DMI yakni Perhimpunan Remaja Masjid (Prima) DMI dan Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Islam (BPTKI) DMI.
Selain itu, Syafruddin juga menyerahkan Sertifikat DMI kepada PT Unilever Tbk sebagai penghargaan terhadap perusahaan itu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih masjid yakni di 1.100 masjid sepanjang tahun 2017 dan 2.200 masjid tahun 2018.
Karena itulah, dalam sambutan penutupannya, Ketua Umum DMI Jusuf Kalla menyampaikan bahwa semua target dan rencana yang telah dicanangkan oleh DMI sejauh ini berjalan dengan baik. “Upaya-upaya kita untuk memakmurkan masjid sungguh-sungguh telah berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut JK, beberapa tahun ini DMI telah berupaya memperbaiki penampakan fisik bangunan dan perlengkapan masjid. “Setelah itu, kita bergerak ke perbaikan sumber daya manusia pengurus masjid di seluruh Indinesia,” ujarnya.
Ia menginginkan ada sinergi dan keseimbangan antara tiga hal yakni fisik masjid, pengurus, dan yang mengisinya. “Masjid ini kekuatan untuk meningkatkan harkat umat,” katanya.
Bahkan -- setengah berseloroh -- menurut JK: “Kalau masjid tidak maju, kelewatan. Ketuanya Wakil Presiden, tiga menteri jadi pengurusnya. Ada Menteri PANRB Pak Syafruddin, Menkominfo Rudiantara, Menteri Agraria Sofyan Djalil. Dan mereka jadi pengurus bukan sekadar pasang nama. Betul-betul mengurusi DMI,” katanya.
