Okky Setiawan Kamarga. (FOTO/ISTIMEWA)
JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.000-an menjadi 240-an BUMN meraih banyak dukungan. Pengamat BUMN Okky Setiawan Kamarga mengungkapkan, penyederhanaan tersebut akan membuat BUMN lebih efisien. “Pemangkasan jumlah BUMN akan membuat kinerjanya fokus. Sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara,”tegasnya di Jakarta hari ini Senin (20/10/2025).
Selain itu, lanjut Okky, pemangkasan jumlah BUMN bisa mengurangi potensi korupsi. Dia memberikan contoh dugaan korupsi tata niaga minyak mentah di PT Pertamina (Persero) yang melibatkan direksi anak perusahaan Pertamina.
Kejaksaan Agung menetapkan 18 tersangka berasal dari kalangan internal Pertamina, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta. Dari Pertamina salah satunya Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan. Sedangkan dari swasta salah satunya M Riza Chalid.
Okky juga menyorot dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait pembangunan PLTU 1 Kalbar yang menyeret bekas Dirut PLN Fahmi Mochtar. Dia pun menegaskan mendukung pemberantasan korupsi di PLN. “Pemangkasan BUMN merupakan langkah strategis agar skandal dugaan korupsi seperti yang terjadi di PLN, Pertamina, BUMN Tambang, dan BUMN lain tak terulang di masa depan,”tegasnya.
Okky pun menyarankan agar Presiden Prabowo rutin melakukan penyegaran di jajaran manajemen BUMN. Hal itu dinilainya penting agar BUMN lebih akuntabel. “Misalnya di PLN maupun BUMN lain yang masa jabatan direksinya sudah lama. Perlu segera dilakukan penyegaran. Penyegaran manajemen BUMN penting untuk meningkatkan performa kinerja dan menutup peluang korupsi,”tutupnya.
Diketahui, Presiden Prabowo menegaskan arah kebijakan rasionalisasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN).
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional — mungkin 200, atau 230, 240 — dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah.
“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” katanya.
Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina juga menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pengurangan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan semangat efisiensi, sinergi antarperusahaan negara, serta peningkatan daya saing BUMN agar lebih sehat dan profesional.
“Sudah saatnya BUMN kita disederhanakan, dari segi jumlah agar fokus pada sektor strategis dan mampu bersaing secara global. Banyak BUMN yang tumpang tindih fungsinya, bahkan terus merugi. Restrukturisasi menjadi langkah tepat untuk mengurangi beban negara dan memperkuat tata kelola,” ujar Nevi Zuairina di Jakarta.
Politisi PKS ini menilai, pengurangan jumlah BUMN akan mendorong efisiensi operasional dan finansial, memperjelas tugas dan fungsi antarentitas, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui praktik Good Corporate Governance (GCG) yang lebih kuat.
Ia menegaskan bahwa negara cukup mempertahankan BUMN yang berperan strategis di bidang energi, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur vital, sementara sektor non-strategis bisa diserahkan kepada swasta.
