KABARINDO, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak dari ketegangan di Teluk Hormuz yang berpengaruh pada pasokan minyak dunia.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta Selatan, Rabu (18/3), Kalla menyebut pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan sulit terkait kebijakan fiskal.
“Pemerintah mengalami dilema. Hanya ada dua cara untuk menyelesaikan kondisi ini, yaitu mengurangi belanja atau menaikkan penerimaan,” ujar Kalla.
Namun, menurutnya, upaya meningkatkan penerimaan negara tidak mudah dilakukan dalam kondisi ekonomi yang melambat. Penurunan aktivitas ekonomi berdampak langsung pada penerimaan pajak yang ikut menurun.
“Kalau ekonomi menurun, pajak juga menurun. Jadi opsinya tinggal mengurangi belanja atau menaikkan defisit melalui utang,” jelasnya.
Kalla menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung memilih opsi menekan belanja agar defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 3 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengurangan belanja memiliki konsekuensi besar, terutama pada sektor-sektor utama seperti transfer ke daerah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertahanan.
“Kalau belanja daerah dikurangi, pembangunan di daerah akan terganggu. Kalau pendidikan dikurangi, kualitas pendidikan bisa menurun. Begitu juga dengan kesehatan dan infrastruktur,” katanya.
Ia menegaskan, pada akhirnya pemerintah hanya memiliki tiga pilihan kebijakan, yakni meningkatkan utang untuk menutup defisit, mengurangi belanja, atau mengombinasikan keduanya.
“Kalau penerimaan menurun, maka selisihnya ditutup dengan utang, atau belanjanya yang diturunkan. Itu saja pilihannya,” pungkas Kalla.
