KABARINDO, JAKARTA--Juru bicara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Husein Abdullah, mengatakan bahwa Jusuf Kalla menyatakan sikap keras terhadap praktik mafia tanah yang menyerobot lahan miliknya di Makassar. Tidak hanya memperjuangkan hak pribadi, JK juga bertindak atas nama para pemilik sah yang selama ini dirugikan oleh praktik ilegal tersebut.
Menurut Husein Abdullah, JK tidak sekadar menuntut keadilan untuk dirinya sendiri, melainkan juga mengedukasi masyarakat dan pihak-pihak terkait agar tidak bermain-main dengan masalah kepemilikan tanah. Ia menegaskan bahwa memperjuangkan hak adalah tindakan sahid, sementara merampas hak orang lain adalah tindakan bathil yang harus dilawan.
"Praktik mafia tanah di Indonesia, khususnya di Makassar, telah menjadi fenomena nyata yang bisa menimpa siapa saja. JK menyoroti bahwa hal ini mencerminkan adanya sistem yang salah dalam pengelolaan dan penegakan hukum atas kepemilikan tanah di negeri ini," kata Husein Abdullah.
Lahan yang dipermasalahkan merupakan aset yang dibeli langsung oleh JK beberapa puluh tahun lalu. Meski memiliki nilai material yang signifikan, JK menegaskan bahwa bukan nilai itu yang mendorongnya turun tangan, melainkan bentuk pendzoliman yang telah berlangsung lama dan merugikan banyak pihak.
JK melihat bahwa pelaku-pelaku mafia tanah, baik individu maupun korporasi, bahkan kolaborasi keduanya, masih terus menjalankan aksinya tanpa rasa takut. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan pertanahan.
Sebagai tokoh nasional, JK merasa memiliki tanggung jawab moral untuk meluruskan pelanggaran yang terjadi di depan matanya. Ia tidak ingin membiarkan praktik manipulasi dan penyerobotan tanah terus berlangsung tanpa perlawanan yang berarti.
Peringatan keras dari JK juga ditujukan kepada aparat dan institusi terkait agar lebih serius dalam menangani kasus-kasus mafia tanah. Ia menekankan pentingnya reformasi sistem pertanahan agar hak-hak masyarakat tidak terus-menerus dikorbankan.
Langkah JK ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang melihat bahwa keberanian tokoh sekelas JK bisa menjadi pemicu perubahan dalam penanganan kasus mafia tanah di Indonesia. Keberpihakan terhadap keadilan dan hukum menjadi sorotan utama dalam perjuangannya.
Husein Abdullah menutup pernyataannya dengan harapan agar masyarakat tidak takut memperjuangkan haknya. Ia menegaskan bahwa selama perjuangan itu berada di jalur yang benar, maka tidak ada alasan untuk mundur menghadapi ketidakadilan.
Langkah Jusuf Kalla ini menjadi simbol perlawanan terhadap praktik mafia tanah yang telah lama merajalela. Ia menunjukkan bahwa keadilan harus diperjuangkan, meski harus berhadapan dengan kekuatan yang selama ini dianggap tak tersentuh.
