KABARINDO, SURABAYA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai penurunan kondisi ekonomi makro nasional berdampak langsung terhadap pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa menambah jumlah mahasiswa bukan solusi yang tepat untuk menutup keterbatasan anggaran perguruan tinggi.
Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Kampus Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jumat (06/02/2026).
Menurut JK, saat ini ekonomi nasional menghadapi tantangan serius, baik dari faktor global maupun domestik. Sejumlah lembaga internasional bahkan telah menurunkan outlook ekonomi Indonesia dari stabil menjadi negatif.
“Ekonomi dunia sedang bermasalah. Amerika, Tiongkok, Jepang, dan Eropa mengalami perlambatan akibat perang, konflik, serta kebijakan proteksionisme. Indonesia tentu ikut terdampak,” kata JK.
Selain faktor global, JK menyebut beban utang pemerintah dari periode sebelumnya turut memengaruhi kapasitas fiskal negara. Besarnya kewajiban pembayaran cicilan dan bunga utang menyebabkan ruang belanja negara semakin terbatas, termasuk untuk sektor pendidikan.
“Kalau pendapatan negara menurun dan pajak berkurang, pemerintah hanya punya dua pilihan: mengurangi pengeluaran atau menambah utang. Itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” ujarnya.
JK menekankan bahwa meskipun anggaran pendidikan secara konstitusional ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN, realisasinya semakin terbagi ke berbagai pos, sehingga porsi untuk pendidikan tinggi ikut tergerus.
Dalam konteks PTN-BH, JK mengingatkan agar perguruan tinggi tidak mengambil jalan pintas dengan menaikkan jumlah mahasiswa secara berlebihan.
“Tidak mungkin menaikkan jumlah mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu. Beban dosen akan bertambah, waktu untuk riset berkurang, dan kualitas pendidikan pasti menurun,” tegasnya.
Ia menilai peran perguruan tinggi justru sangat strategis dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui inovasi, riset, dan pengembangan teknologi, JK mencontohkan kemajuan ekonomi Amerika Serikat yang ditopang oleh universitas-universitas riset seperti Stanford dan MIT yang melahirkan Silicon Valley.
“Jangan hanya bertanya apa peran ekonomi makro bagi perguruan tinggi, tapi juga apa peran perguruan tinggi bagi ekonomi nasional,” kata JK.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, JK menawarkan tiga alternatif sumber pendanaan bagi PTN-BH. Pertama, memperkuat kerja sama riset dengan dunia industri. Kedua, mengembangkan unit-unit usaha berbasis riset dan aset universitas. Ketiga, mengoptimalkan fundraising dari alumni.
“Alumni banyak yang sukses di perusahaan besar. Mereka harus diajak kembali berkontribusi agar mutu universitas tetap terjaga,” ujarnya.
JK juga menyoroti tingginya angka pengangguran sarjana di Indonesia. Ia menyebut banyak lulusan perguruan tinggi yang bekerja di sektor informal karena kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Universitas harus menghasilkan lulusan yang punya kemampuan, logika, dan jiwa kewirausahaan. Kalau tidak, gelar akademik akan semakin tidak relevan,” katanya.
Menutup paparannya, JK menegaskan bahwa tantangan pendidikan tinggi dan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
“Kalau ekonomi terus melemah, rapor kita akan terus merah. Ini tanggung jawab kita semua untuk mengevaluasi kebijakan dan mencari jalan keluar,” pungkasnya.
